Page 237 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2020

Title PEMERINTAH PASTIKAN TAK TURUNKAN UMP DALAM OMNIBUS LAW
Media Name tempo.co
Pub. Date 17 Januari 2020
https://bisnis.tempo.co/read/1296506/pemerintah-pastikan-tak-turunkan- ump-dalam-
Page/URL
omnibus-law
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menegaskan
keberadaan RUU Omnibus Law terkait klaster ketenagakerjaan tidak akan
menghapus atau menurunkan standar ketentuan dan parameter besaran kenaikan
upah minimum provinsi (UMP).

"Upah minimum tidak akan turun, dan juga tidak dapat ditangguhkan. Pengusaha
tetap wajib memenuhi standar UMP. Kenaikan UMP ini meperhitungkan per daerah.
Sehingga jelas hitungannya dan parameternya," kata dia saat konferensi pers di
kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat, 17 Januari 2020.

Dia mengatakan, nantinya ketentuan UMP dalam omnibus law sebenarnya hanya
berlaku untuk pekerja baru dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Akan tetapi,
sesuai dengan kompetensi masing-masing karyawan, mereka bisa juga menerima
upah di atas ketentuan yang telah ditetapkan.

Page 236 of 267.