Page 242 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2020
P. 242
Title DPR MENGEJAR DUA JEMPOL JOKOWI
Media Name detik.com
Pub. Date 17 Januari 2020
Page/URL https://news.detik.com/berita/4863735/dpr-mengejar-dua-jempol-jokowi
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Memulai periode keduanya memimpin negeri, Joko Widodo ( Jokowi )
menyerukan tentang omnibus law mengatasi persoalan tumpang tindih aturan.
Jokowi berharap para legislator di Senayan sepaham dengannya untuk segera
menuntaskan draf omnibus law itu.
"Minggu depan akan kami serahkan kepada DPR secara resmi," kata Jokowi dalam
Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2020 di Ritz-Carlton, Sudirman,
Jakarta, Kamis (16/1/2020).
Menurut Jokowi, omnibus law akan memberikan dampak besar pada ekonomi di
Indonesia. Sebab, kata dia, selama ini 79 UU yang direvisi tersebut menghambat
investasi di Indonesia.
"Kalau ini selesai, kita akan menginjak tahapan berikutnya. Karena ini ada urusan
sama cipta lapangan kerja, perpajakan. Tapi untuk sektor keuangan, kita ada aturan
untuk sovereign wealth fund ," kata Jokowi.
Jokowi berharap DPR dapat menyelesaikannya dalam waktu 100 hari. Bahkan
Jokowi 'mengiming-imingi' DPR bila mampu menyelesaikan omnibus law dalam
tempo 100 hari.
"Saya akan angkat jempol, dua jempol, kalau DPR bisa selesaikan ini dalam 100
hari. Bukan hanya saya, tapi saya kira Bapak-Ibu dan Saudara-saudara semua juga
acungkan jempol jika itu bisa diselesaikan dalam 100 hari... 1.244 pasal harus
diselesaikan. Kalau ini betul-betul keluar, akan ada perubahan besar dalam
pergerakan ekonomi kita dan pergerakan kebijakan kebijakan kita," tuturnya.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly memperjelas pernyataan Jokowi. Dia
mengatakan ada dua draf omnibus law yang akan diserahkan ke DPR.
"Cipta lapangan kerja dan fasilitas perpajakan," kata Yasonna di kompleks
MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2020).
Di sisi lain, pemerintah diketahui mengajukan empat omnibus law , yaitu cipta
lapangan kerja, kefarmasian, ibu kota negara, serta ketentuan dan fasilitas
perpajakan untuk penguatan perekonomian. Keempatnya masuk Program Legislasi
Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.
Page 241 of 267.
