Page 258 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2020
P. 258

hal upah, Jaminan Sosial, Perlindungan K3 dan hak atas kompensasi akibat
               pengakhiran kerja.


               Dalam kluster ketenagakerjaan, pemerintah juga menambahkan Jaminan
               Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK. JKP
               memberikan manfaat berupa Cash Benefit, Vocational Training, Job Placement
               Access.


               Penambahan manfaat JKP, tidak menambah beban iuran bagi pekerja dan
               perusahaan. Pekerja yang mendapatkan JKP, tetap akan mendapatkan jaminan
               sosial lainnya yang berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua
               (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKm).

               Pekerja Informal Belum Tersentuh Jaminan Sosial


               Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebutkan bahwa 57 persen
               penduduk di Indonesia merupakan pekerja di sektor informal. Sayangnya para
               pekerja informal tersebut sebagian besar belum mendapat jaminan sosial.


               Oleh sebab itu, BP Jamsostek harus mampu memberikan jaminan untuk
               meningkatkan produktivitas pekerja sektor informal.


               Hal tersebut merupakan kesimpulan dari riset yang bertajuk "Jaminan Sosial Sektor
               Informal dalam Lensa Survei LIPI".


               "Permasalahan terkait jaminan sosial kerap kali dihadapi di negara berkembang,
               termasuk Indonesia," jelas Kepala Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Herry
               Jogaswara, Jumat (20/11/2019).

               Herry menjelaskan, kelompok informal memiliki tingkat segmentasi yang tinggi dan
               memiliki kerentanan yang berbeda-beda. Hal itu membutuhkan strategi kebijakan
               yang mampu mengakomodir keseluruhan.


               "Belum semua masyarakat, khususnya dengan status kurang sejahtera sulit
               mengakses jaminan sosial," tambah Herry.

               Hal yang sama juga dengan jaminan kesehatan. Oleh sebab itu, Pemerintah harus
               memiliki strategi yang jitu dalam menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional
               (JKN).


               Dalam penelitian ini, LIPI memilih enam provinsi yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat,
               D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

               Faktor pertimbangan memilih enam provinsi tersebut adalah jumlah pekerja yang
               berada di sektor informal, usia pekerja, jenis pekerjaan yang rentan, tingkat
               segmentasi yang tinggi dan memiliki kerentanan yang berbeda-beda.


               "Penelitian tersebut dilakukan melaui metode survey, FGD, dan Interview
               mendalam," tambah Herry.



                                                      Page 257 of 267.
   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263