Page 261 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2020

Title PEMERINTAH BEBERKAN RENCANA SKEMA UPAH PER JAM
Media Name liputan6.com
Pub. Date 17 Januari 2020
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4158343/pemerintah-beberkan-renca na-skema-
Page/URL
upah-per-jam
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mengatur upah minimum
pekerja dalam Draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Tidak hanya upah
minimum, pemerintah juga menjelaskan secara rinci mengenai skema upah per jam.

"Sistem upah per jam tetap melindungi hak pekerja," ujar Sekretaris Menteri
Koordinator bidang Perekonomian, Susiwijono di Kantornya, Jakarta, Jumat (17/1).

Adapun skema upah per jam diatur untuk mengakomodir dan menampung aspirasi
jenis pekerjaan tertentu seperti konsultan, pekerjaan paruh waktu dan jenis
pekerjaan baru atau ekonomi digital.

Untuk memberikan hak dan perlindungan bagi jenis pekerjaan tersebut, perlu
pengaturan upah berbasis jam kerja, yang tidak menghapus ketentuan upah
minimum. Apabila upah berbasis jam kerja tidak diatur, maka pekerja tidak
mendapatkan perlindungan upah.

Sementara itu, pokok-pokok kebijakan terkait upah minimum yaitu upah minimum
tidak turun dan tidak dapat ditangguhkan. Kenaikan upah minimum
memperhitungkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja baru yang bekerja kurang dari 1 tahun,
namun pekerja tersebut tetap dimungkinkan menerima upah di atas UM dengan
memperhatikan kompetensi, pendidikan dan sertifikasi.

Pekerja dengan masa kerja 1 tahun ke atas, mengikuti ketentuan upah sesuai
dengan struktur upah dan skala upah pada masing-masing perusahaan.

Industri padat karya dapat diberikan insentif berupa perhitungan upah minimum
tersendiri, untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan kelangsungan bekerja
bagi pekerja.

Buruh: Skema Upah per Jam di Negara Maju Saja Ditolak

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal angkat bicara
mengenai wacana upah kerja per jam.

Page 260 of 267.