Page 264 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2020
P. 264
Title PEMERINTAH TEGASKAN OMNIBUS LAW TIDAK RUGIKAN PEKERJA
Media Name mediaindonesia.com
Pub. Date 17 Januari 2020
https://mediaindonesia.com/read/detail/284124-pemerintah-tegaskan-omni bus-law-
Page/URL
tidak-rugikan-pekerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
INDONESIA memiliki sebanyak 126 juta orang pekerja yang 57% diantaranya
merupakan pekerja informal. Rerata jumlah pengangguran mencapai 9 juta jiwa
yang berasal dari 7 juta pengangguran dan 2 juta lainnya merupakan angkatan
kerja baru.
Angka pengangguran dan angkatan kerja yang belum bekerja itu perlu ditekan bila
Indonesia ingin meraih target pertumbuhan ekonomi di angka 6% sesuai dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Setidaknya, dibutuhkan sebanyak 400 ribu orang angkatan kerja terserap untuk
berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sebesar 1%. Hal itu menjadi pekerjaan
rumah yang harus segera dibenahi.
Untuk mengimplementasikan asa itu, pemerintah membuat aturan yang dapat
membuat iklim usaha kondusif yang berujung pada penciptaan lapangan kerja dan
pertumbuhan ekonomi nasional.
Demikian dikatakan Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,
Susiwijono saat berdiskusi bersama pewarta di kantornya, Jakarta, Jumat (17/1).
Aturan tersebut tertuang dalam RUU Cipta Lapangan Kerja yang menggunakan
skema omnibus law.
Belakangan, isu yang mencuat ialah terkait dengan ketenagakerjaan dan sistem
pengupahannya. Beredar informasi, dalam RUU tersebut tenaga kerja seolah
ditindas oleh pemerintah karena aturannya yang tidak memihak kepentingan
pekerja.
Namun hal itu dibantah oleh Susi, menurutnya dalam RUU itu, justru pekerja dalam
negeri yang paling diuntungkan. Ia juga menegaskan, tidak ada poin atau substansi
dalam RUU itu untuk memangkas upah minimum pekerja.
"Dijamin tidak turun, tidak dapat ditangguhkan dan kenaikannya disesuaikan
dengan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerahnya," tegas Susi.
Peraturan soal upah minimum hanya berlaku bagi pekerja yang bekerja kurang dari
satu tahun. Namun aspek pemenuhan hak dan perlindungan pekerja akan tetap
dilakukan sama.
Page 263 of 267.
