Page 267 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2020
P. 267
Lebih lanjut Susiwijono menjelaskan, mengenai ketentuan upah per jam yang
belakangan membuat geger para pekerja, sebenarnya hanya akan diperuntukkan
bagi beberapa profesi saja. Seperti, pekerjaan paruh waktu, pengacara, atau
pekerjaan lainnya yang memang diberikan upah per jam.
"Namun itu pun sistem per jam tetap melindungi hak pekerja sehingga upah yang
berbasis per jam tadi tidak menghapus ketentuan upah minimum. Jadi kalau ada
per jam tetap harus diberikan minimumnya," ujar dia.
Pengaturan mengenai upah per jam itu, kata Susiwijono, dibuat karena sebelumnya
belum ada yang mengatur mengenai substansi tersebut. Sehingga, nantinya
pekerja-pekerja yang dibayar per jam, dapat terjamin kesejahterannya.
"Selama ini kan enggak dijelskan aturan upah per jam seperti apa, ini kita atur.
Jangan dipahami kok diubah per jam sehingga merugikan, karena produktivitas
tidak sampai segitu, akhirnya nanti yang diterima lebih rendah. Tidak ada seperti
itu," pungkas dia.
Page 266 of 267.
