Page 262 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2020
P. 262
Negara-negara industri maju memang telah menetapkan sistem pengupahan per
jam, sebagaimana yang akan diatur oleh pemerintah Indonesia melalui Omnibus
Law Cipta Lapangan Kerja.
Namun, kata dia, buruh di mayoritas negara maju pun menolak skema upah per jam
tersebut. "Upah per jam itu ada, mayoritas negara industri maju itu menggunakan
sistem upah per jam. Tapi dia harus mensyaratkan beberapa hal," kata dia, di
Kantor LBH Jakarta, Sabtu (28/12/2019).
Dia menilai penerapan upah per jam harus memenuhi beberapa syarat dan kriteria
terlebih dahulu. Diantaranya adalah jika pasokan dan permintaan terhadap tenaga
kerja rendah.
Artinya, perekonomian negara tersebut telah mencapai titik keseimbangannya
lantaran lapangan kerja sangat terbuka.
"Dengan kecilnya itu orang pindah-pindah kerja gampang karena tersedianya
lapangan kerja, angka pengangguran kecil dengan demikian upah per jam bisa
mengukur produktifitas. Indonesia kan enggak punya itu," ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, sistem pengupahan tersebut pada dasarnya hanya dapat
menyasar sektor-sektor pekerjaan tertentu. Pengupahan dengan sistem per jam
tersebut ditegaskannya tidak bisa digeneralisir untuk seluruh jenis pekerjaan.
"Menteri Ketenagakerjaan bilang hanya yang jam kerja nya 35 jam doang, sektor
apa yang mau di sasarkan enggak jelas. Jadi sektor mana yang mau di sasar.
Menteri ini paham enggak?," ujarnya.
Selain itu, dengan adanya skema upah per jam pemerintah nantinya masih tidak
dapat menghitung produktivitas dari para pekerja.
Sebab, sebelum sistem tersebut di terapkan, negara-negara industri maju telah
memiliki sistem perhitungan antara upah per jam yang diberikan dengan
produktivitas yang dihasilkan pekerja.
Page 261 of 267.
