Page 265 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2020

Sedangkan di industri padat karya, pemerintah memberikan insentif untuk pelaku
usaha menentukan penghitungan upah minimum pekerja. Hal itu diputuskan dengan
pertimbangan keberlanjutan produktivitas usaha tersebut.

Menyoal upah per jam yang tersiar akan merugikan tenaga kerja, Susi menepisnya
dengan menjelaskan maksud dari poin upah per jam itu.

"Upah itu dapat diberikan per jam untuk jenis pekerjaan tertentu yang memang
nature nya pasti penggajiannya per jam. Contoh, konsultan, pekerja paruh waktu,
itu kan pasti per jam ada juga di sektor ekonomi baru, ekonomi digital," imbuhnya.

"Sistem per jam itu tetap melindungi hak pekerja. Sehingga upah yang berbasis jam
kerja tadi juga tidak menghapus upah ketentuan minimum. Kita ingin memperjelas
aturannya supaya mendukung mereka," sambung Susi.

Kemudian menyoal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Susi mengungkapkan, terlalu
banyak informasi yang tidak benar beredar di masyarakat. Padahal, pemerintah
memberikan fasilitas tambahan kepada pekerja yang menjadi korban PHK.

"Pemerintah justru menambahkan yang namanya JKP, jaminan kehilangan
pekerjaan. Tolong dicatat betul, JKP tidak menggantikan jaminan sosial lain, ini
tambahan baru dari pemerintah untuk melindungi pekerja yang terkena PHK.
Manfaatnya, cash benefit vocational training, atau job lisment. JKP juga tidak
menambah iuran bagi penerima manfaat. JKP diberikan juga kepada pekerja
kontrak," tegas Susi.

Hingga Jumat (17/1), progres pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja dengan
Skema Omnibus Law itu masih dalam tahap finalisasi. Ditargetkan, pada Minggu
(19/1) produk hukum sapu jagat itu akan selesai.

Dengan demikian, diharapkan pada pekan depan draft RUU tersebut berada di
tangan DPR. Per hari ini, sebanyak 79 UU dan 1.244 pasal diubah, ditambah dan
digantikan ke dalam RUU.

Page 264 of 267.