Page 210 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 210
Judul Revisi UMP DKI Jakarta Picu Perselisihan, Kemenaker Turun Tangan
Nama Media rctiplus.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/1830045/revisi-ump-
dki-jakarta-picu-perselisihan-kemenaker-turun-tangan
Jurnalis Nasional
Tanggal 2021-12-22 16:55:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Kemenaker siap hadir untuk
memfasilitasi jika ada perbedaan pandangan termasuk kenaikan upah minimum di DKI, karena
unsur pembinaannya yang kita kedepankan
neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Sikap kita adalah penetapan
Upah Minimum (UM) harus tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
negative - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Upah Minimum itu
penetapannya telah disepakati oleh 3 pihak, upah itu memang hak pekerja tapi juga harus diingat
dan disesuaikan dengan kemampuan pengusaha
Ringkasan
Revisi naiknya upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 sebesar Rp225.667 berbuah
polemik. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) siap memediasi pihak-pihak yang berselisih
terkait penetapan UMP DKI yang naik 5,1 persen dari UMP 2021. Kepala Biro Humas Kemnaker,
Chairul Fadhly Harahap mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri) dalam rangka pembinaan dan pengawasan kebijakan terkait UMP DKI.
REVISI UMP DKI JAKARTA PICU PERSELISIHAN, KEMENAKER TURUN TANGAN
LIMAPAGI - Revisi naiknya upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 sebesar Rp225.667
berbuah polemik. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) siap memediasi pihak-pihak yang
berselisih terkait penetapan UMP DKI yang naik 5,1 persen dari UMP 2021.
Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadhly Harahap mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi
dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka pembinaan dan pengawasan
kebijakan terkait UMP DKI.
209
