Page 207 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021

KEMENAKER CANANGKAN SEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BEBAS PEKERJA
ANAK
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengungkapkan, permasalahan pekerja anak
memerlukan berbagai cara dan strategi agar semua kepentingan terbaik untuk anak tidak
terabaikan. Dalam penanganan pekerja anak perlu keterlibatan semua pihak sebagai upaya
memberikan kesempatan anak-anak mendapatkan haknya.

"Dengan demikian, diharapkan kelak mereka akan tumbuh menjadi generasi penerus bangsa
yang kuat dan berkualitas baik fisik, mental, sosial dan intelektualnya," ucap Menaker Ida
Fauziyah pada acara Pencanangan Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Terbebas dari Pekerja Anak
secara virtual, Rabu (22/12/2021).

Dalam sambutannya Menaker Ida Fauziyah mengatakan, sektor perkebunan kelapa sawit saat
ini diterpa isu keterlibatan pekerja di bawah umur yang memerlukan upaya dari Pemerintah
melalui Kementerian Ketenagakerjaan dengan berkomitmen mendukung Indonesia terbebas dari
pekerja anak.

Ditambahkan Menaker Ida, pihaknya fokus kepada 7 provinsi yakni Sumatera Utara, Sumatera
Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Jambi, dan Riau yang
menurut data dari BPS tahun 2020 memiliki perkebunan kelapa sawit dengan luas lebih dari 1000
hektar.

Selain itu, Kemnaker juga mencanangkan Indonesia bebas pekerja anak di berbagai tempat
seperti Kawasan Industri Makassar (KIMA) tahun 2014, Kabupaten Gianyar bebas pekerja anak
tahun 2015, Karawang International Industrial City (KIIC) tahun 2017, Kawasan Industri Modern
Cikande Industrial Estate (MCIE), Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) tahun 2018 dan
tahun 2020 Kemnaker memberikan penghargaan kepada 23 LSM pemerhati anak yang telah
membantu pemerintah dalam program penarikan pekerja anak.

"Satu hal yang terus dikembangkan adalah bagaimana berkolaborasi dan bersinergi dengan
pelaku usaha atau dunia usaha untuk bersama-sama melakukan penghapusan pekerja anak,"
ujar Menaker Ida.

Pada kesempatan ini, Menaker Ida Fauziyah juga mencanangkan 204 perusahaan di provinsi
Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah,
Jambi dan Riau yang sudah terbebas dari pekerja anak.

"Peran aktif dari kalangan pemerintah, lembaga, dunia usaha, serikat pekerja/serikat buruh,
serta seluruh komponen masyarakat sangat diperlukan dalam upaya mewujudkan generasi
penerus bangsa yang berkualitas," ucapnya.

Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang, menyatakan Kementerian
Ketenagakerjaan mereview peraturan ketenagakerjaan terkait pengawasan dari pelaksanaan K3
dan jaminan sosial tenaga kerja pada usaha perkebunan kelapa sawit untuk mensukseskan
Indonesia terbebas dari pekerja anak.

"Ini untuk menunjukkan pada dunia Internasional bahwa Indonesia berkomitmen untuk
penghapusan pekerja anak dengan mendorong pemda dan pelaku usaha agar aktif terlibat dalam
penghapusan pekerja anak," kata Haiyani Rumondang.

206