Page 211 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 211
"Kemenaker siap hadir untuk memfasilitasi jika ada perbedaan pandangan termasuk kenaikan
upah minimum di DKI, karena unsur pembinaannya yang kita kedepankan," kata Chairul dalam
keterangan tertulis, Rabu, 22 Desember 2021.
Dia menjelaskan, pemerintah telah memberlakukan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan sebagai landasan hukum penetapan Upah Minimum (UM) di seluruh daerah di
Indonesia.
Dengan demikian, pemerintah berharap seluruh Pemerintah Daerah dalam menetapkan UM di
daerahnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.
"Sikap kita adalah penetapan Upah Minimum (UM) harus tetap mengacu pada PP Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan," tutur Chairul.
Menurutnya, ketentunan pengupahan yang di atur dalam PP 36 Tahun 2021 telah berdasarkan
kesepakatan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau buruh.
"Upah Minimum itu penetapannya telah disepakati oleh 3 pihak, upah itu memang hak pekerja
tapi juga harus diingat dan disesuaikan dengan kemampuan pengusaha," ujarnya.
Ia menambahkan, penetapan upah yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku akan
menimbulkan polemik di masyarakat, seperti yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta.
Adapun UMP DKI Jakarta tahun 2022 direvisi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada pekan
lalu. Anies merevisi besaran kenaikan UMP DKI dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen atau naik
Rp225.667 dari UMP 2021.
210
