Page 213 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 213
"Sikap kita adalah penetapan Upah Minimum (UM) harus tetap mengacu pada PP Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan," kata Kepala Biro Humas Kemenaker, Chairul Fadhly Harahap
melalui Siaran Pers Biro Humas Kemenaker, Selasa (21/12/2021).
Menurutnya, ketentunan pengupahan yang di atur dalam PP 36 Tahun 2021 telah berdasarkan
kesepakatan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh. "Upah Minimum itu
penetapannya telah disepakati oleh 3 pihak. Upah itu memang hak pekerja tapi juga harus
diingat dan disesuaikan dengan kemampuan pengusaha," ujarnya.
Ia menambahkan, penetapan upah yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku akan
menimbulkan polemik di masyarakat. Seperti yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Pihaknya pun
siap memediasi pihak-pihak yang berselisih terkait penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2022.
Ia juga menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemendagri dalam rangka
pembinaan dan pengawasan kebijakan. "Kemenaker siap hadir untuk memfasilitasi jika ada
perbedaan pandangan termasuk kenaikan upah minimum di DKI, karena unsur pembinaannya
yang kita kedepankan," pungkasnya. (RO/OL-10)
212
