Page 217 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021

KSPI BELA ANIES SOAL REVISI UMP: APINDO YANG SEDANG MAIN POLITIK

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengkritisi keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan merevisi upah minimum provinsi (UMP) 2022. Bahkan Apindo menilai adanya unsur
kepentingan politik di balik keputusan ini, lantaran Anies disebut ingin mencalonkan diri sebagai
presiden alias nyapres.

"Dia (Anies) sebagai Gubernur yang harusnya paham sekali masalah ini melanggar, ya jadi
catatan tersendiri apalagi kalau mau nyapres, jadi catatan," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi
Sukamdani beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal lantas
membela keputusan Anies yang menaikkan UMP 2022. Membela keputusan Anies, Said Iqbal
justru menyebut komentar Apindo tersebutlah yang berbau politik.

Sebab menurutnya, keputusan Anies menaikkan UMP hanya mengikuti aturan yang sudah ada.
"Justru Apindo yang sedang bermain politik. Menyerang gubernur Anies dengan stigma bahwa
Anies bermain politik yang dikaitkan dengan pilpres." katanya dalam pesan singkat, dikutip
Selasa (21/12/2021).

Dia menjelaskan, keputusan Anies merevisi UMP dilandasi pertimbangan keputusan MK Nomor
7 yang dikaitkan PP Nomor 36/2021. Lanjutnya, ini juga didasari pertimbangan ekonomi bahwa
setiap kenaikan upah minimum 5% akan meningkatkan daya beli Rp 180 triliun. "Jadi apa yang
politik nya? Justru Apindo sedang bermain politik dengan menyerang pribadi Anies." tulisnya.

"Buruh Indonesia sedang mempersiapkan aksi besar besaran di kantor gubernur di seluruh
Indonesia dan di seluruh kantor Apindo pusat provinsi, serta ibu kota di seluruh Indonesia,"
tambah Said Iqbal.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi upah minimum provinsi (UMP)
2022 dari semula naik 0,85% menjadi naik 5,1% atau Rp 225.667. Sebelum direvisi, UMP DKI
Jakarta cuma naik Rp 37.749 di tahun depan.

216