Page 220 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021

Ia pun menyebut, keputusan Anies murni dilandasi pertimbangan keputusan Mahkamah
Konstitusi (MK) Nomor 7 dikaitkan PP Nomor 36 Tahun 2021.
"Juga didasari pertimbangan ekonomi bahwa setiap kenaikan upah minimum 5 persen akan
meningkatkan daya beli Rp 180 triliun, serta pertimbangan keadilan karena sebelumnya naik
UMP DKI per hari setengah biaya toilet umum," tuturnya.

Kebijakan Anies Baswedan Revisi UMP DKI Jakarta Didukung Bappenas Kebijakan Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan yang menaikkan UMP DKI pada tahun 2022 sebesar 5,1 persen
mendapat dukungan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas,
Suharso Monoarfa "Itu artinya memberikan bantalan pertumbuhan consumption setidak-
tidaknya 5,2 persen. Jadi kalau 56 persen saja dari GDP kita itu adalah consumption kenaikan
itu saja 2,3 persen sudah ada di tangan. Apalagi PPN akan naik 1 persen, ini saya kira perlu
dipikirkan," ungkap Suharso dalam siaran tertulis pada Rabu (22/12).

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan nilai upah minimum provinsi
(UMP) 2022 sebesar 5,1 persen atau Rp 225.667 menjadi Rp 4.641.854 (UMP Jakarta 2022).

Sedangkan UMP 2021 DKI Jakarta berada di angka Rp 4.416.186.

Kebijakan menaikkan UMP Jakarta 2022 sebesar 5,1 persen merupakan revisi dari keputusan
sebelumnya, di mana pada pertengahan bulan November lalu Anies sudah menaikkan UMP
sekitar 0,85 persen atau sebesar Rp 38 ribuan, meski kemudian Anies Baswedan meralatnya.

Suharso menekankan, dengan besaran kenaikan UMP itu dapat mendorong konsumsi
masyarakat hingga sebesar Rp 180 triliun per tahun. Pada akhirnya yang diuntungkan juga
adalah pengusaha juga.

Suharso juga meyakini, dengan besaran kenaikan UMP tahunan tersebut akan memberikan
bantalan pertumbuhan konsumsi minimal 5,2 persen.

Surhaso menekankan, jika konsumsi merupakan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Kami di Bappenas menghitung kalau naiknya saja rata-rata bisa 5 persen itu akan memompa
disposal pengeluaran dari menambah konsumsi itu kira-kira sama dengan Rp 180 triliun per
tahun," jelas Suharso, seperti dilansir dari wartakota dalam artikel " Bappenas Dukung Kebijakan
Anies Revisi Kenaikan UMP DKI Jakarta Sebesar 5,1 Persen." Suharso mengungkapkan, jika
kenaikan UMP sendiri tidak mungkin hanya sebesar 1 persen. Suhaso mendapatkan pandangan
itu setelah berdiskusi dengan salah satu pengusaha ternama.

"Saya sangat respect dengan beliau, beliau mengatakan kepada saya enggak mungkin Pak Harso
kenaikan UMR itu, UMP itu cuma 1 persen, enggak mungkin, rumusnya itu memang seperti itu
berdasarkan PP dan sebagainya, tapi itu memang enggak mungkin," beber Suharso.
Dengan demikian, Suharso mengaku yakin kenaikan UMP sebesar 5,1 persen itu akan berdampak
baik kepada pengusaha-pengusaha.

"Saya menaruh harapan perbankan bisa melakukan dakwah pembangunan seperti ini kepada
pengusaha bahwa ini perlu karena ini resiprokal, akan membalik kok, Akhirnya produk-produk
itu akan bertambah, akan menggerakkan demand," jelas Suharso.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri menyatakan, jika alasan Pemprov DKI Jakarta
untuk menaikkan UMP DKI pada tahun 2022 lantaran rasa keadilan.

"Situasinya membuat kita di daerah harus memiliih, mana yang lebih penting: administrative
atau keadilan," kata Anies.

219