Page 219 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021

negative - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Ini bukan cuma mengganggu rasa keadilan,
tetapi seakan ada ketidakwajaran. Di mana saat kondisi ekonomi meningkat, tetapi kenaikan
UMP malah menurun

neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Apakah masuk akal dan wajar untuk
memaksakan UMP hanya naik 0,8% seperti aturan baru di Kemenaker

neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemenaker) Sikap kita adalah penetapan
Upah Minimum (UM) harus tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

negative - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemenaker) Upah Minimum itu
penetapannya telah disepakati oleh 3 pihak, upah itu memang hak pekerja tapi juga harus diingat
dan disesuaikan dengan kemampuan pengusaha

neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemenaker) Kemenaker siap hadir untuk
memfasilitasi jika ada perbedaan pandangan termasuk kenaikan upah minimum di DKI, karena
unsur pembinaannya yang kita kedepankan

Ringkasan

Para buruh yang tergabung Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan terus
melangsungkan aksi ke kantor para gubernur di Indonesia meminta revisi surat keputusan
kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022. "Hari di Banten dan besok di provinsi lainnya ke
kantor gubernur. Ribuan buruh aksi sampai menang," kata Presiden KSPI Said Iqbal saat
dihubungi, Rabu (22/12/2021). Menurutnya, kantor gubernur yang akan dituju setelah hari ini
yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, dan lainnya.

MINTA UMP 2022 DIREVISI, KSPI: RIBUAN BURUH AKAN AKSI KE KANTOR
GUBERNUR SAMPAI MENANG

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono, JAKARTA - Para buruh yang tergabung
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan terus melangsungkan aksi ke kantor para
gubernur di Indonesia meminta revisi surat keputusan kenaikan upah minimum provinsi (UMP)
2022.

"Hari di Banten dan besok di provinsi lainnya ke kantor gubernur. Ribuan buruh aksi sampai
menang," kata Presiden KSPI Said Iqbal saat dihubungi, Rabu (22/12/2021).

Menurutnya, kantor gubernur yang akan dituju setelah hari ini yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah,
Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, dan lainnya.

Sementara untuk aksi ke kantor Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Said menyebut akan
berlangsung pada awal tahun depan.

"Aksi ke kantor Apindo kabupatan/kota, provinsi, dan pusat di seluruh Indonesia mulai dilakukan
5 Januari 2022 dan seterusnya setiap hari," ucap Said.
Sebelumnya, Said menyampaikan, pihaknya berupaya melakukan komunikasi dengan kepala
daerah agar merevisi kenaikan UMP 2022, sebagaimana telah dilakukan Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan yang merevisi kenaikan UMP 2022 menjadi 5,1 persen dari sebelumnya 0,85
persen.

218