Page 24 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 24
Ia menegaskan, apa yang diputus oleh pimpinanya dengan menambahkan gaji pekerja tiap
bulannya pada tahun depan, hanya untuk kepentingan para buruh, untuk memenuhi rasa
keadilan," ucapnya.
Namun, tegas Riza, formula UMP dalam PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan yang mengatur
formula penyesuaian UMP dengan menggunakan inflasi atau nilai pertumbuhan ekonomi provinsi
berdasarkan data lembaga bidang statistik, tidak sesuai dengan kondisi di Jakarta.
"Berbeda dengan daerah lain di Indonesia karena adanya otonomi daerah. Di daerah lain apabila
penyesuaian UMP lebih kecil di tingkat provinsi, maka di tingkat kabupaten/kota bisa dinaikkan,"
katanya.
Ia menegaskan, jadi kalau kebijakan di provinsi semuanya mengikuti formula yang lama, naiknya
kecil sekali.
"Bayangkan masa naiknya Rp 37 ribu atau 0,8 persen, tidak sampai satu persen, kan belum
memenuhi rasa keadilan," imbuhnya.
Pemprov DKI, kata ia, terbuka dengan semua pihak untuk berdiskusi mengenai UMP ini.
Sehingga penetapan UMP tersebut tidak ada yang dirugikan.
"Mudah-mudahan kita bisa duduk kembali untuk sama-sam merumuskan formula yang terbaik
untuk kepentingan buruh, pengusaha, pemerintah terutama kepentingan masyarakat,"
paparnya.
Perwakilan dari asosiasi pengusaha menyindir adanya dugaan kepentingan politik di balik revisi
upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022.
"Apakah revisi ini ada sangkut pautnya dengan kepentingan politik? Oh jelas. Itu jelas," kata
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz dalam konferensi pers
daring di Jakarta, Senin.
Terlebih, Anies Baswedan beberapa waktu sebelumnya menyurati Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah agar mengubah formulasi perhitungan upah minimum DKI Jakarta.
Adi menilai dampak revisi UMP DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen atau
naik Rp 225.667 dari UMP 2021, sangat membingungkan kalangan pengusaha. Hitungan rencana
bisnis akan jadi tidak karuan karena kebijakan yang berubah-ubah.
"Investor dan kami sebagai pelaku usaha itu satu kata kuncinya, kepastian hukum dari
pemerintah. Kepastian itu tidak berubah-ubah, maksudnya. Lha ini Pak Anies berubah-ubah,"
katanya.
(Asp).
23
