Page 26 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 26
FBK sendiri mengkritik pernyataan Kementerian Ketenagakerjaan yang menganggap sika Anies
tidak sesuai dengan PP 36/2021 tentang Pengupahan, yang merupakan aturan pelaksana UU
11/2020 tentang Cipta Kerja.
“Kami kecam Kemenaker yang menganggap Gubernur Anies langgar aturan UMP,” tandasnya.
Anies Baswedan telah merevisi kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 dari 0,8 persen naik jadi 5,1
persen. Anies menjelaskan, revisi atas kenaikan besaran UMP DKI 2022 didasarkan pada kajian
Bank Indonesia bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7
persen sampai 5,5 persen.
Selain mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan proyeksi ekonomi Indonesia,
kenaikan UMP juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku
kepentingan.
Dalam beberapa kesempatan, Pemprov DKI mengatakan jika mengikuti ketentuan Pusat tentang
kenaikan UMP yang cuma Rp.37.000, maka itu tidak sesuai dengan asas keadilan. Sebab itu DKI
Jakarta berani mengubah angka itu berlipat-lipat jumlahnya sehingga warganya bisa sejahtera,
[sb]
25
