Page 28 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021

Ringkasan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui revisi kenaikan upah minimum provinsi
(UMP) yang diputuskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak sesuai peraturan
pemerintah yang dikeluarkan Kementerian Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan. Namun keputusan itu, kata Riza, diambil untuk memenuhi rasa keadilan bagi para
buruh yang kenaikan upahnya tak sepadan dengan tingkat inflasi.

WAGUB AKUI REVISI KENAIKAN UMP DKI TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN
PEMERINTAH

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui revisi kenaikan upah minimum provinsi
(UMP) yang diputuskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak sesuai peraturan
pemerintah yang dikeluarkan Kementerian Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.

Namun keputusan itu, kata Riza, diambil untuk memenuhi rasa keadilan bagi para buruh yang
kenaikan upahnya tak sepadan dengan tingkat inflasi.
“Jadi ini semua untuk memberi rasa keadilan. Memang ini (revisi kenaikan UMP) belum sesuai
dengan PP 36,” kata Riza dalam rekaman suara, Selasa 21 Desember 2021.

Menurut Riza, Anies membuat formula baru untuk menyesuaikan revisi UMP DKI Jakarta.
Tujuannya agar rasa keadilan bisa tercapai. Upaya untuk merevisi kenaikan UMP Jakarta 2022,
merupakan bentuk kebijakan Pemprov DKI untuk memberikan solusi yang terbaik bagi warga
Jakarta.

Keputusan itu, kata Riza juga dinilai bisa menghadirkan kesejahteraan untuk karyawan dan
buruh perusahaan.

“Pengusaha kan ingin juga usahanya maju dan sukses kalo ingin maju dan sukses harus
menunjukan keadilan, harus juga memperhatikan kesejahteraan karyawannya,” kata Riza.

Seperti diberitakan, pada 21 November 2021 Anies resmi mengeluarkan Keputusan Gubernur
mengesahkan kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 0,8 persen. Namun Anies merevisi keputusan
tersebut dengan siaran pers yang diunggah di situs pejabat pengelola informasi dokumentasi
(PPID) DKI Jakarta Sabtu 17 Desember 2021 lalu.

Anies menyebut revisi UMP 5,1 persen tersebut merupakan hal yang layak bagi pekerja dan
terjangkau untuk pengusaha.

“Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apresiasi bagi
pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan,
ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua,” kata Anies.

Kebijakan Anies mengundang pro dan kontra dari kalangan buruh dan pengusaha. Buruh yang
mendapat angin segar dari Anies meminta agar seluruh pimpinan daerah bisa menaikan upah
minimum seperti yang terjadi di DKI Jakarta.

Sedangkan para pengusaha merasa kebijakan Anies adalah kebijakan sepihak yang merusak
iklim dunia usaha dan mengancam akan menuntut keputusan kenaikan UMP itu ke Pengadilan
Tata Usaha Negara.

27