Page 359 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 359
Judul Minta Gubernur Jatim Revisi UMP, Buruh Demo di DPRD Hari Ini
Nama Media jatim.idntimes.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://jatim.idntimes.com/news/jatim/fitria-madia/minta-gubernur-
jatim-revisi-ump-buruh-demo-di-dprd-hari-ini
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-22 10:46:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Perjuangan para buruh untuk mendapatkan upah minimum yang layak belum berhenti. Mereka
berencana untuk melanjutkan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Jawa Timur pada Rabu (22/12/2021). Mereka menuntut agar Upah Minimum Provinsi
(UMP) direvisi, seperti yang dilakukan oleh DKI Jakarta.
MINTA GUBERNUR JATIM REVISI UMP, BURUH DEMO DI DPRD HARI INI
Perjuangan para buruh untuk mendapatkan upah minimum yang layak belum berhenti. Mereka
berencana untuk melanjutkan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Jawa Timur pada Rabu (22/12/2021). Mereka menuntut agar Upah Minimum Provinsi
(UMP) direvisi, seperti yang dilakukan oleh DKI Jakarta.
1. Buruh minta UMP Jatim direvisi
Ketua DPW FSPMI, Jazuli menjelaskan bahwa dalam demonstrasi kali ini, pihaknya menuntut
agar UMP Jatim direvisi karena menggunakan acuan yang inkonstitusional yaitu Omnibus Law
Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini sesuai dengan Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yang memutuskan bahwa Omnibus Law UU
Ciptaker inkonstitusional bersyarat.
"Namun, dalam prakteknya pemerintah masih tetap menggunakan UU No. 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja dalam memutuskan kebijakan, khususnya terkait kebijakan upah minimum,"
ujar Jazuli, Rabu (22/12/2021).
2. Minta kenaikan UMP jadi 7,05 persen
Oleh karena itu, Jazuli meminta agar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa merivisi UMP
dan menaikkannya menjadi 7,05 persen. Kenaikan ini disamakan dengan pertumbuhan ekonomi
Jawa Timur yang mencapai 7,05 persen pada triwulan II/2021. Apalagi, sebelumnya Gubernur
DKI Jakarta sudah mempraktikkan revisi UMP.
358
