Page 361 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 361
Judul Hasil Polling: Pembaca Setuju Gubernur Lain Tiru Anies Revisi UMP
2022
Nama Media detik.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/5865421/hasil-polling-
pembaca-setuju-gubernur-lain-tiru-anies-revisi-ump-2022
Jurnalis Herdi Alif Al Hikam
Tanggal 2021-12-22 10:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kami meminta sekali lagi atas nama hukum harus di atas
politik maka seluruh Gubernur di wilayah Republik Indonesia merevisi nilai UMK/Upah Minimum
Kabupaten Kota. Apa bentuk revisi SK Gubernur-Gubernur tentang UMK tersebut? kembalikan
kepada rekomendasi para Bupati/Walikota yang sudah disampaikan ke para Gubernur
positive - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Kalau ini seperti ini terus menerus maka
kesempatan bekerja pemula itu akan sulit karena upah minimum tinggi sehingga perusahaan
akan cenderung memilih pekerja yang berpengalaman. Ini kesempatan untuk rekan-rekan
pekerja baru ini menjadi semakin terbatas kesempatannya
neutral - Leo Nababan (N/A) Ya kalau melihat nilai inflasi tahunan aja sudah mencapai 1%
bahkan bisa 2% pertahun ya sudah lah. Iya kali ump naiknya 0.85% doank, serius lu ndro
negative - Gerry (N/A) Harus menular nih virus positif keluar DKI terutama ke JATENG yang
UMPnya cuma naik 13 ribu/bln
negative - Mikel Agustino (N/A) Tdk setuju dgn caranya yg sepihak, karena aturan tentang
pengupahan sudah ada dan dibuat demi kepentingan bersama agar buruh tetap dpt upah layak
dan pengusaha tdk merugi, apalagi dikala sikon pandemik, kalau pengusaha pada tutup usaha
akibat merugi gak kebayang berapa banyak karyawan yg tiba2 jadi pengangguran itu
neutral - Nalarto (N/A) Anis ini seorang politikus, segala tindakan ada tujuan politik 2024. Ump
dinaikan utk menggaet suara buruh pd 2024
Ringkasan
Upah minimum provinsi (UMP) 2022 dari semula naik 0,85% kini berubah menjadi naik 5,1%.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi aturan soal UMP di DKI Jakarta. Sebelum direvisi,
360
