Page 360 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 360
"Mendesak Gubernur Jatim agar segera menetapkan Upah Minimum Sektoral (UMSK) di Jawa
Timur tahun 2022 sebagaimana usulan Bupati/Walikota dan hasil rapat Dewan Pengupahan
Provinsi Jawa Timur unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh," tuturnya.
3. Buruh desak setop gunakan Omnibus Law UU Ciptaker jadi landasan hukum kebijakan
Lebih lanjut, Jazuli mendesak Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur melakukan
penanganan kasus ketenagakerjaan agar tidak menggunakan acuan UU No. 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya. Beberapa hal yang bisa dilakukan adalah
membuat Nota Pemeriksaan, Nota Pemeriksaan Khusus, Perhitungan dan Penetapan Kekurangan
Hak, Anjuran Mediator Hubungan Industrial, dan lain-lain.
"Kami juga meminta DPRD Jatim melaksanakan fungsi pengawasannya untuk mengontrol
pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa
Timur," ungkapnya.
4. Aksi diperkirakan diikuti 500 orang
Aksi ini akan dimulai dengan longmarch para buruh dari titik kumpul utama Jalan Frontage A.
Yani depan Royal Plaza sekitar pukul 12.00 WIB menuju titik aksi di Kantor DPRD Jatim. Jazuli
memperkirakan aksi akan diikuti 500 orang yang berasal dari Surabaya, Gresik, Sidoarjo,
Kabupaten-Kota Mojokerto, Kabupaten-Kota Pasuruan, Kabupaten-Kota Probolinggo, Jember,
dan Tuban.
"Dalam aksi demo hari ini kami juga mendesak Pengadilan Tinggi Surabaya agar membuat surat
edaran yang ditujukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat
agar hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial tidak
menggunakan acuan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya,"
tutupnya.
359
