Page 109 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JUNI 2019
P. 109

Title          KEMNAKER: PABRIK KOREK API DI LANGKAT MASUK KATEGORI ILEGAL
               Media Name     rmol.id
               Pub. Date      25 Juni 2019
                              https://rmol.id/read/2019/06/25/393893/kemnaker-pabrik-korek-api-di-la ngkat-masuk-
               Page/URL
                              kategori-ilegal
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive














               Tim gabungan pengawas ketenagakerjaan menemukan enam pelangaran
               ketenagakerjaan di pabrik korek api milik PT. Kiat Unggul, yang terbakar pada

               Jumat lalu(21/6). Tim pusat dan daerah tersebut sudah menyelesaikan investigasi
               tahap awal di pabrik yang berlokasi Desa Sabirejo, Binjai, Kabupaten Langkat,
               Sumatera Utara tersebut.

               "Enam pelanggaran itu menjadi pijakan pengawas untuk menyelesaikan kasus
               ketenagakerjaan diperusahaan tersebut. Sikap pengawas jelas, tiap pelangaran
               harus ditindak," kata Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri, Selasa (25/6).

               Enam pelanggaran tersebut, pertama, perusahaan tidak memberikan perlindungan
               kepada pekerja terkait kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan baik mental
               maupun. Kedua, didapati perusahaan mempekerjakan pekerja anak atas nama Rina
               umur 15 tahun. Ketiga, perusahaan belum membuat wajib lapor ketenagakerjaan
               untuk lokasi kejadian.


               Diketahui, pabrik tersebut merupakan cabang dari PT. Kiat Unggul yang berada di
               Jalan Medan-Binjai KM 15,7, Kabupaten Deliserdang. Perusahaan tidak melaporkan
               keberadaan cabang perusahaan tersebut kepada dinas ketenagakerjaan, sehingga
               keberadaannya tidak tercatat oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.
               Perusahaan masuk kategori ilegal.

               Keempat, perusahaan membayar upah tenaga kerja lebih rendah dari ketentuan
               upah minimum Kabupaten Langkat. Kelima, perusahaan belum mengikutsertakan
               pekerjanya dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS
               Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.


               "Hanya satu pekerja yang sudah didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan,
               selebihnya belum," kata Menaker.



                                                      Page 108 of 185.
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114