Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 MARET 2020

Title BURUH MINTA DPR TAK BAHAS RUU OMNIBUS LAW DI TENGAH WABAH CORONA
Media Name liputan6.com
Pub. Date 30 Maret 2020
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4214303/buruh-minta-dpr-tak-bahas -ruu-
Page/URL
omnibus-law-di-tengah-wabah-corona
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyayangkan sikap DPR RI
yang hari ini akan membuka sidang paripurna. Seharusnya, DPR menghormati
himbaun pemerintah untuk tidak berkumpul demi memutus mata rantai penyebaran
virus corona. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, KSPI dan buruh Indonesia
meminta agar DPR RI tidak mengagendakan pembahasan omnibus law RUU Cipta
Kerja sebagai agenda pembahasan sidang paripurna.

"Bila DPR mengabaikan permintaan para buruh yang menolak omnibus law, buruh
akan turun ke jalan untuk melakukan aksi besar-besaran menolak RUU Cipta Kerja,"
katanya. Kemudian dia menegaskan, "Kami tak peduli dengan adanya larangan
unjuk rasa di tengah pandemi corona ," ungkap dia dalam keterangan tertulis di
Jakarta, Senin (30/3/2020).

Said Iqbal kembali memgingatkan, jika di tengah pandemi ini, ada ancaman puluhan
hingga ratusan buruh yang ter-PHK. Gelombang PHK tersebut dipicu beberapa
faktor. Salah satunya yaitu ketersediaan bahan baku di industri manufaktur yang
mulai menipis. Khususnya bahan baku yang berasal dari impor, seperti dari negara
China, dan negara-negara lain yang juga terpapar virus Corona . Selanjutnya
mengenai melemahnya rupiah terhadap dollar, menurunnya kunjungan wisatawan
ke destinasi pariwisata, dan anjloknya harga minyak dan indeks saham gabungan.

Oleh karena itu, alih-alih membahas RUU Cipta Kerja, KSPI menyarankan agar DPR
RI bersama-sama dengan pemerintah mendahukukan untuk mencari jalan keluar
guna menurunkan tingkat pandemi corona. Termasuk mendesak pemerintah untuk
menerapkan kebijakan meliburkan buruh.

"Selanjutnya, DPR RI dan pemerintah fokus mencari jalan berkenaan dengan
adanya darurat PHK bagi para buruh. Misalnya dengan membuat kebijakan bahan
baku impor dipermudah masuk, menstabilkan nilai tukar rupiah, menurunkan harga
BBM dan gas industri di tengah anjloknya hargga minyak mentah dunia, dan
pemberian insentif bagi industri yang terdampak." "Sekali lagi, KSPI meminta gar
sidang paripurna 30 Maret tidak mengagendakan pembahasan RUU Cipta Kerja.
Bahkan bila perlu RUU Cipta Kerja tersebut di drop dari Prolegnas Tahun 2020,"
kata Said Iqbal.

Page 58 of 107.