Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 MARET 2020
P. 60
"Bila omnibus law dipaksakan tetap dibahas, meskipun masih dalam situasi pandemi
corona, buruh akan tetap melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran; serentak di
berbagai daerah Jika ini benar-benar terjadi, justru menjadi kontraprduktif bagi
perekonomian nasional," tandas dia.
DPR memutuskan akan menggelar Sidang Paripurna masa persidangan III pada
Senin (30/3/2020) mendatang. Keputusan paripurna di tengah pandemi virus corona
atau Covid-19 itu diambil saat Ketua DPR Puan Maharani menggelar rapat pimpinan
melalui teleconference. Puan didampingi Wakil Ketua DPR bidang Polkam Aziz
Syamsudin dan Wakil Ketua DPR bidang Korinbang Rachmat Gobel. Dua wakil ketua
lainnya, Muhaimin Iskandar dan Sufmi Dasco mengikuti rapat dari kediaman
masing-masing.
Puan menyatakan, fungsi DPR RI harus terus berjalan meski dalam kondisi darurat
pandemi virus corona Covid-19.
"DPR-RI mendengar aspirasi rakyat agar segera hadirkan solusi atas penyebaran
Covid-19 dan kami di DPR-RI akan bekerja sesuai fungsi dan wewenang kami untuk
membantu Pemerintah menghadirkan solusi untuk rakyat," ucap Puan di kompleks
Parlemen, Jakarta, Jumat (27/3/2020).
Rapim yang berlangsung sekitar 30 menit kemudian dilanjutkan dengan Rapat
Konsultasi Pengganti Badan Musyawarah (Bamus). Pimpinan Fraksi PDIP, Fraksi
Demokrat, Fraksi PKS, dan Fraksi Nasdem hadir langsung di ruang rapat KK II.
Sedangkan pimpinan fraksi lain mengikuti rapat dari tempat masing-masing
menggunakan fasilitias teleconference.
Menurut Puan, rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang III harus dilaksanakan agar
DPR dapat melakukan pekerjaannya di bidang pengawasan, anggaran, dan legislasi.
"Karena itu masa reses yang kemarin diperpanjang harus diakhiri, lalu dilakukan
rapat paripurna untuk membuka masa persidangan berikutnya. Sebab jika masa
sidang tidak segera dibuka, maka tugas-tugas DPR akan terbengkalai baik tugas
pengawasan, penganggaran dan legislasi," tuturnya.
Puan melanjutkan, rapat paripurna, sesuai mekanisme dan tata tertib persidangan
DPR harus dihadiri sedikitnya tiga orang pimpinan DPR dan 50 persen plus 1 seluruh
anggota DPR. "Jadi kami memang akan mengundang seluruh anggota DPR untuk
hadir," terang Puan.
DPR tekah menyiapkan skenario rapat paripurna di tengah pandemi virus corona.
Yaitu 3 orang pimpinan DPR dan masing-masing pimpinan fraksi akan hadir secara
fisik di rapat paripurna.
Sedangkan, jumlah anggota yang hadir dihitung secara proporsional sesuai
kebijakan fraksi masing-masing, sisanya bisa mengikuti rapat secara virtual lewat
fasilitas teleconference..
Page 59 of 107.
