Page 398 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 398
"Pemerintah konsisten menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan
mewajibkan semua kepala daerah untuk melakukan hal yang sama," jelas Dirjen PHI dan Jamsos
Kemnaker Indah Anggoro Putri seperti dikutip dari keterangan resmi Kemnaker, Jumat (24/12).
Indah Anggoro Putri mengatakan, dalam pengawalan aturan pengupahan nantinya Dinas
Ketenagakerjaan wajib memberikan pemahaman pada pengusaha dan pekerja. Penjelasan ini
terutama bahwa UMP merupakan safety net khusus tenaga kerja yang kurang dari 12 bulan
masa kerjanya.
Sementara pekerja yang sudah lebih dari 12 bulan masa kerja, diberlakukan ketentuan struktur
skala upah. Putri mengatakan, apabila terjadi perselisihan, Dinas Ketenagakerjaan bakal
mendorong dilakukannya perundingan bipartit hingga tripartit.
Pemerintah, kata Putri, tak cuma mendorong implementasi upah minimum. Saat ini juga
didorong penerapan struktur dan skala upah di perusahaan-perusahaan.
"Pemerintah wajib memediasi perusahaan untuk menyusun dan menetapkan struktur skala upah,
dan melakukan pembinaan teknis melalui fasilitasi hingga pengembangan," tutur Putri.
Apabila pembinaan teknis tak membuahkan hasil, nantinya pemerintah bakal menempuh langkah
pengawasan teknis. Ini meliputi monitoring, review, serta evaluasi.
Selanjutnya, pemerintah bakal melakukan pemeriksaan reguler atau pemeriksaan khusus hingga
investigasi jika pengawasan teknis tak berjalan.
"Jika terdapat bukti kesalahan, maka selanjutnya digunakan pemerintah menegakkan sanksi
sesuai ketentuan perundang-undangan," ujar Putri.
397
