Page 394 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 394
Judul Bertemu Buruh, Ridwan Kamil: Kami Tak Berwenang Mengubah UMK
Nama Media jabar.idntimes.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://jabar.idntimes.com/news/jabar/debbie-sutrisno/bertemu-buruh-
ridwan-kamil-kami-tak-berwenang-mengubah-umk
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-24 12:02:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Saya terima perwakilan buruhnya, saya
sampaikan bahwa kepala daerah, bupati, gubernur di luar DKI tidak punya kewenangan untuk
mengubah UMK. Karena rumusnya ditentukan dari pusat termasuk kalau ada upaya-upaya yang
berbeda itu ada penegasan dari Mendagri tidak boleh dilakukan karena tidak ada
kewenangannya
neutral - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Tapi kepada buruh saya sampaikan UMK/UMP
adalah untuk pekerja yang belum satu tahun, kalau yang sudah lewat satu tahun itu masih
kosong regulasinya
negative - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Sehingga saya mengajak diskusi agar buruh
fokusnya pada cara menghitung upah setelah satu tahun sehingga mayoritasnya akan
mendapatkan keadilan yang lebih baik dibandingkan jika sekarang meminta kita melakukan yang
tidak sesuai kewenangan. Karena tugas Gubernur itu hanya menetapkan tidak mengoreksi
positive - Setiawan Wangsaatmaja (Sekretaris Daerah Jawa Barat) UMP Jabar 2022 telah
ditetapkan Rp1,841,487,31 naik 1,7 persen dibandingkan dengan 2021
negative - Setiawan Wangsaatmaja (Sekretaris Daerah Jawa Barat) Kalau kami lihat,
kewenangan gubernur menetapkan ini merupakan amanat UU 11 2020, dan diturunkan PP 36
2021
Ringkasan
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah bertemu serikat pekerja di Gedung Sate. Pertemuan
tersebut untuk mendengar keluhan sekaligus memberikan solusi kepada para buruh terkait
dengan kenaikan upah minimum kota/kabupaten (UMK). Menurut Emil, dirinya tidak memiliki
kewenangan untuk mengubah UMK karena hanya Pemerintah Pusat yang bisa menentukan
mekanisme perhitungan UMK.
393
