Page 395 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 395
BERTEMU BURUH, RIDWAN KAMIL: KAMI TAK BERWENANG MENGUBAH UMK
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah bertemu serikat pekerja di Gedung Sate. Pertemuan
tersebut untuk mendengar keluhan sekaligus memberikan solusi kepada para buruh terkait
dengan kenaikan upah minimum kota/kabupaten (UMK).
Menurut Emil, dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mengubah UMK karena hanya
Pemerintah Pusat yang bisa menentukan mekanisme perhitungan UMK.
"Saya terima perwakilan buruhnya, saya sampaikan bahwa kepala daerah, bupati, gubernur di
luar DKI tidak punya kewenangan untuk mengubah UMK. Karena rumusnya ditentukan dari pusat
termasuk kalau ada upaya-upaya yang berbeda itu ada penegasan dari Mendagri tidak boleh
dilakukan karena tidak ada kewenangannya," ujar Ridwan Kamil melalui siaran pers, Jumat
(24/12/2021).
Pada pertemuan tersebut, Emil menawarkan solusi kepada para pekerja dan buruh di Jawa Barat
terkait dengan pengupahan tahun 2022. Misalnya, dengan mencari formula penghitungan untuk
buruh dengan masa kerja lebih dari setahun.
"Tapi kepada buruh saya sampaikan UMK/UMP adalah untuk pekerja yang belum satu tahun,
kalau yang sudah lewat satu tahun itu masih kosong regulasinya," kata pria yang kerap disapa
Kang Emil.
Sementara terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UMK ini hanya mengatur atau
diperuntukkan bagi buruh dengan masa kerja satu tahun. Adapun bagi pekerja/buruh dengan
masa kerja di atas 1 tahun, maka pengupahan yang berlaku dengan menggunakan struktur dan
skala upah.
"Sehingga saya mengajak diskusi agar buruh fokusnya pada cara menghitung upah setelah satu
tahun sehingga mayoritasnya akan mendapatkan keadilan yang lebih baik dibandingkan jika
sekarang meminta kita melakukan yang tidak sesuai kewenangan. Karena tugas Gubernur itu
hanya menetapkan tidak mengoreksi," jelasnya.
Seperti diketahui, UMK 27 kab/kota telah ditetapkan menggunakan perhitungan PP 36/2021 yang
merupakan turunan UU Omnibus Law. UMK akan berlaku 1 Januari 2022 dan tidak ada
penangguhan bagi pengusaha.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
2022 sebesar Rp1,841,487,31. Keputusan ini tercatat dalam Keputusan Gubernur (Kepgub)
nomor 561 2021, Sabtu (20/11/2021) malam.
"UMP Jabar 2022 telah ditetapkan Rp1,841,487,31 naik 1,7 persen dibandingkan dengan 2021,"
ujar Setiawan Wangsaatmaja, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jabar.
Setiawan menyebutkan, dalam memutuskan UMP 2022, Pemprov Jabar menggunakan tiga
formula yakni UU 23 2014, UU 11 2020 tentang Ciptakerja dan berikutnya PP 36 2021 tentang
pengupahan.
"Kalau kami lihat, kewenangan gubernur menetapkan ini merupakan amanat UU 11 2020, dan
diturunkan PP 36 2021," ucapnya.
Sejumlah daerah di Jabar menaikkan upah mininum kabupaten/kota. Namun ada beberapa
daerah yang tidak menaikkannya. Ini rinciannya:
394
