Page 397 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 397
Judul Kemnaker Wajibkan Gubernur Ikuti Aturan UMP
Nama Media kumparan.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://kumparan.com/kumparanbisnis/kemnaker-wajibkan-gubernur-
ikuti-aturan-ump-1xAehg2QUVK
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-24 12:02:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah konsisten
menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan mewajibkan semua kepala
daerah untuk melakukan hal yang sama
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah wajib memediasi
perusahaan untuk menyusun dan menetapkan struktur skala upah, dan melakukan pembinaan
teknis melalui fasilitasi hingga pengembangan
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Jika terdapat bukti kesalahan,
maka selanjutnya digunakan pemerintah menegakkan sanksi sesuai ketentuan perundang-
undangan
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bakal mengawal pelaksanaan pengupahan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Pengawasan
dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan seluruh
Indonesia. Dengan demikian, semua kepala daerah diwajibkan mengikuti aturan tersebut dalam
menetapkan aturan upah minimum provinsi (UMP).
KEMNAKER WAJIBKAN GUBERNUR IKUTI ATURAN UMP
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bakal mengawal pelaksanaan pengupahan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.
Pengawasan dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan
seluruh Indonesia. Dengan demikian, semua kepala daerah diwajibkan mengikuti aturan tersebut
dalam menetapkan aturan upah minimum provinsi (UMP).
396
