Page 393 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 393
"Perusahaan yang mampu agar bayar UMP di atas penetapan gubernur," kata Indah dalam
keterangan tertulis, Jumat, 24 Desember 2021.
Dia mengatakan Kemnaker bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Dinas
Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi se-Indonesia siap mengawal pelaksanaan pengupahan di
tahun 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Pemerintah konsisten untuk menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan
mewajibkan semua kepala daerah untuk melakukan hal yang sama," kata dia.
Indah mengatakan dalam mengawal pelaksanaan pengupahan, dinas ketenagakerjaan wajib
memberikan pemahaman kepada pengusaha dan pekerja/buruh bahwa upah minimum (UMP
dan UMK) adalah safety net yang diberikan kepada tenaga kerja yang bekerja kurang dari 12
bulan. Adapun tenaga kerja yang sudah bekerja lebih dari 12 bulan diberlakukan ketentuan
struktur dan skala upah.
Sedangkan ketika ada perselisihan mengenai pengupahan, dia meminta dinas ketenagakerjaan
untuk mendorong pihak-pihak yang berselisih untuk berdialog secara bipartit maupun tripartit.
"Pemerintah daerah wajib mengedepankan mekanisme tripartit dalam penyelesaian
permasalahan terkait ketenagakerjaan," ujarnya.
Indah menambahkan, selain Upah Minimum (UM), saat ini pemerintah harus mendorong
implementasi struktur dan skala upah di perusahaan-perusahaan. "Pemerintah wajib memediasi
perusahaan/pemberi kerja untuk segera menyusun dan menetapkan struktur skala upah, dan
melakukan pembinaan teknis melalui fasilitasi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan
pengembangan," kata dia.
Jika pembinaan teknis telah dilakukan secara optimal dan belum membuahkan hasil sesuai yang
diharapkan, kata dia, maka dilakukan pengawasan teknis. Pengawasan teknis meliputi dampak
pelaksanaan kewenangan bidang ketenagakerjaan yang sudah diserahkan kepada pemerintah
daerah. Pemerintah melakukan pengawasan teknis melalui reviu, monitoring, dan evaluasi.
Jika pengawasan teknis belum membuahkan hasil, maka dilakukan tahapan teknis selanjutnya
berupa pemeriksaan reguler dan/atau pemeriksaan khusus atau/investigatif.
"Dari hasil pemeriksaan yang terakhir ini, jika terbukti terdapat kesalahan maka untuk
selanjutnya digunakan oleh pemerintah menegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan," ujarnya.
HENDARTYO HANGGI.
392
