Page 392 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 392
Judul Perusahaan Diminta Bayar Upah Minimum di Atas Penetapan Gubernur
Jika Mampu
Nama Media nkriku.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://nkriku.com/perusahaan-diminta-bayar-upah-minimum-di-atas-
penetapan-gubernur-jika-mampu/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-24 12:07:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Perusahaan yang mampu agar
bayar UMP di atas penetapan gubernur
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah konsisten untuk
menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan mewajibkan semua kepala
daerah untuk melakukan hal yang sama
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah daerah wajib
mengedepankan mekanisme tripartit dalam penyelesaian permasalahan terkait ketenagakerjaan
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah wajib memediasi
perusahaan/pemberi kerja untuk segera menyusun dan menetapkan struktur skala upah, dan
melakukan pembinaan teknis melalui fasilitasi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan
pengembangan
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dari hasil pemeriksaan yang
terakhir ini, jika terbukti terdapat kesalahan maka untuk selanjutnya digunakan oleh pemerintah
menegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Ringkasan
Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri meminta perusahaan
membayar Upah Minimum Provinsi (UMP) di atas penetapan gubernur jika mampu.
PERUSAHAAN DIMINTA BAYAR UPAH MINIMUM DI ATAS PENETAPAN GUBERNUR
JIKA MAMPU
Jakarta - Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri meminta
perusahaan membayar Upah Minimum Provinsi (UMP) di atas penetapan gubernur jika mampu.
391
