Page 430 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 430

1.  Hasil  audiensi  manajemen  dan  pekerja  Pertamina  Dirjen  Pembinaan  Hubungan  Industrial
              (PHI) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JSK) Kementerian Ketenagkerjaan, Indah Anggoro Putri
              (Dok/Istimewa)  Indah  mengatakan  audiensi  tersebut  menghasilkan  sejumlah  titik  persoalan,
              yakni: Konsultasi dan komunikasi antar pihak masih perlu dioptimalkan Kenaikan upah diperlukan
              komunikasi yang efektif antar pihak Kedua belah pihak akan mencermati insentif sesuai dengan
              content PKB Penguatan persepsi para pihak terkait lingkup kewenanganya dengan mendasarkan
              pada ketentuan yang berlaku.

              "Untuk dapat memfolow-up identifikasi dimaksud akan digelar pertemuan lanjutan pasca Natal
              dan sebelum Tahun Baru," ujarnya.

              2.  Rencana  mogok  pekerja  Pertamina  ANTARA  FOTO/Reno  Esnir  Diberitakan  sebelumnya,
              Serikat  pekerja  PT  Pertamina  (Persero)  yang  tergabung  dalam  Federasi  Serikat  Pekerja
              Pertamina Bersatu (FSPPB) akan menggelar aksi mogok kerja mulai 29 Desember 2021 hingga
              7 Januari 2022.

              Hal  tersebut  dituangkan  dalam  surat  pemberitahuan  mogok  kerja  yang  ditandatangani  oleh
              Presiden  FSPPB,  Arie  Gumilar  dan  Sekjen,  Sutrisno  pada  17  Desember  2021.  Dalam  surat
              tersebut terdapat lima tuntutan.

              Komisaris PT  Pertamina  (Persero)  Condro  Kirono  dan  Direktur  Utama Pertamina  Patra  Niaga
              (Commercial & Trading) Mas'ud Khamid melakukan peninjauan layanan Pertamina dalam masa
              Satgas  Natal  dan  Tahun  Baru  (Naru)  di  sepanjang  Tol  Trans  Jawa  pada  Kamis-Jumat  (24-
              25/12/2020). (Dok. Pertamina) Kelima poin tuntutan pekerja Pertamina yakni:

              1.  Tidak  tercapainya  kesepakatan  untuk  melakukan  Perjanjian  Kerja  Bersama  (PKB)  di
                 Pertamina antara pengusaha dan pekerja yang diwakili oleh FSPPB.
              2.  Pengusaha dan pekerja yang diwakili oleh FSPPB gagal melakukan perundingan.
              3.  Tidak adanya itikad baik dari Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati untuk membangun
                 industrial peace atau hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.
              4.  Tidak diindahkannya berbagai upaya damai yang sudah ditempuh oleh FSPPB.
              5.  Diabaikannya tuntutan kepada Menteri BUMN untuk mengganti Direktur Utama Pertamina
                 Nicke Widyawati dengan yang lebih baik..

































                                                           429
   425   426   427   428   429   430   431   432   433   434   435