Page 431 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 431
Judul Kemnaker Jawab Kisruh UMP yang Dinaikkan Anies: Wajib Pakai PP
36/2021
Nama Media askara.co
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.askara.co/read/2021/12/24/24512/kemnaker-jawab-
kisruh-ump-yang-dinaikkan-anies:-wajib-pakai-pp-36-2021
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-24 10:49:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah konsisten untuk
menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan mewajibkan semua kepala
daerah untuk melakukan hal yang sama
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah daerah wajib
mengedepankan mekanisme tripartit dalam penyelesaian permasalahan terkait ketenagakerjaan
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah wajib memediasi
perusahaan/pemberi kerja untuk segera menyusun dan menetapkan struktur skala upah dan
melakukan pembinaan teknis melalui fasilitasi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan
pengembangan
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dari hasil pemeriksaan yang
terakhir ini, jika terbukti terdapat kesalahan maka untuk selanjutnya digunakan oleh pemerintah
menegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan, seluruh kepala daerah wajib
menerapkan Peraturan Pemerintah No 36/2021 tentang Pengupahan. Aturan tersebut
merupakan turunan UU Cipta Kerja dalam menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2022.
KEMNAKER JAWAB KISRUH UMP YANG DINAIKKAN ANIES: WAJIB PAKAI PP
36/2021
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan, seluruh kepala daerah wajib
menerapkan Peraturan Pemerintah No 36/2021 tentang Pengupahan. Aturan tersebut
merupakan turunan UU Cipta Kerja dalam menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2022.
430
