Page 426 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 426
"Dulu trantib ada di ruangan saya pas saya menjadi Wali Kota (Tangerang). Tapi kan itu trantib
enggak ada kalau dilihat dari dokumentasi (penggerudukan kantor Wahidin)," paparnya. "Ini jadi
pertanyaan kami. Kami periksa sekarang mereka."
Selain membebastugaskan Kepala Satpol PP, Wahidin juga berencana melaporkan aksi
penggerudukan ini ke Presiden Joko Widodo. Menurut Wahidin, pihaknya perlu melaporkan
kejadian tersebut karena bisa membuat para kepala daerah lain takut kala mengambil keputusan.
"Saya menyerahkan kepada pihak-pihak berwenang dan saya sudah membuat konsep, perlu
saya laporkan perkembangan ini kepada Presiden, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Dalam
Negeri, departemen, dan lembaga terkait, Kapolri, misalnya," ujar Wahidin.
Sementara terkait UMK Provinsi Banten 2022, Wahidin mengaku telah mengikuti ketentuan yang
berlaku. Yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.
"Karena nanti gubernur pada takut, wali kota, bupati, kalau ngambil keputusan," pungkasnya.
"Bahkan undang-undang memberikan kewenangan ke pemerintah daerah, tapi kita diikuti
peraturan-peraturan, kita kan terikat pada aturan."
425
