Page 423 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 423

menjadi Wali Kota (Tangerang). Tapi kan itu trantib enggak ada kalau dilihat dari dokumentasi
              (penggerudukan kantor Wahidin)," kata Wahidin.
              "Ini jadi pertanyaan kami. Kami periksa sekarang mereka," sambung dia.

              Politikus Demokrat itu mempertanyakan mengapa Satpol PP Provinsi Banten tidak menghalangi
              masuknya  massa  aksi.  Menurut  dia,  masyarakat  pun  mengecam  aksi  penggerudukan  yang
              dilakukan buruh itu.

              "Kenapa enggak ada yang menghalangi, semua masyarakat mengecam itu. Tidak boleh masuk
              seperti itu," kata Wahidin. Dasar pembebastugasan itu adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
              94 Tahun 2021.

              Wahidin  mengaku  hendak  melaporkan  aksi  penggerudukan  itu  ke  Presiden  Joko  Widodo
              (Jokowi).
              "Saya menyerahkan kepada pihak-pihak berwenang dan saya sudah membuat konsep, perlu
              saya  laporkan  perkembangan  ini  kepada  Presiden,  Menteri  Ketenagakerjaan,  Menteri  Dalam
              Negeri, departemen, dan lembaga terkait, Kapolri, misalnya," kata Wahidin di kediamannya di
              Pinang, Kota Tangerang, Kamis (23/12/2021).

              Menurut Wahidin, pihaknya perlu melaporkan penggerudukan tersebut karena dapat membuat
              para kepala daerah takut saat mengambil keputusan. Keputusan yang dimaksud tak hanya soal
              penentuan UMK, tetapi keputusan lainnya.
              Terkait penentuan UMK di Provinsi Banten, Wahidin mengaku bahwa pihaknya sudah mengikuti
              ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.

              "Karena nanti gubenur pada takut, wali kota, bupati, kalau ngambil keputusan. Bahkan undang-
              undang memberikan kewenangan ke pemerintah daerah, tapi kita diikuti peraturan-peraturan,
              kita kan terikat pada aturan," ucapnya.

              Purwadi, staf Rumah Tangga Pemerintah Provinsi Banten, mengaku dipiting oleh beberapa buruh
              yang menggeruduk kantor Wahidin. Dia menyampaikan, peristiwa itu terjadi seusai jam kerja di
              lingkungan Pemprov Banten selesai.

              Namun, Purwadi masih berada di kantor Pemprov Banten.
              "Begitu ada buruh masuk, saya merapat ke ruang kerja Sekretariat Gubernur. Ada buruh masuk
              mendobrak pintu pertama, saya ikut masuk, begitu ikut masuk saya diinterogasi," kata Purwadi.

              "(Kepada  buruh)  saya  berbohong,  saya  ngomong  saya  dari  Biro  Umum,  padahal  saya  staf
              gubernur, tapi include-nya Biro Umum. Saya mau menyelematkan diri," sambung dia.

              Seusai berbohong untuk menyelamatkan diri, Purwadi dipiting oleh beberapa buruh. Dia diminta
              untuk menunjukkan ruang kerja Wahidin.

              "Saya mau keluar lalu saya dipiting, disuruh menunjukkan tempat kerja gubernur, (kata buruh),
              ‘Setidaknya kamu tahu tempat kerja gubernur di mana’," papar Purwadi.

              Saat  buruh  memasuki  ruang  kerja  Wahidin,  Purwadi  mengamankan  diri  ke  kamar  mandi.
              Pengaman  Dalam  Kawasan  Pusat  Pemerintah  Provinsi  Banten  Kota  Serang,  Jaka,  turut
              mengonfirmasi soal aksi kekerasan yang dialami Purwadi.

              "Yang miting bukan satu orang. Saya tahu dia (Purwadi) dikerumunin, saya kira siapa, tahunya
              rekan saya ini," papar Jaka.

                                                           422
   418   419   420   421   422   423   424   425   426   427   428