Page 421 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 421
"Kami berhentikan sementara sambil kami periksa," kata Wahidin, dikutip dari Kompas.com.
"Dulu trantib ada di ruangan saya pas saya menjadi Wali Kota (Tangerang)."
"Tapi 'kan itu trantib enggak ada kalau dilihat dari dokumentasi (penggerudukan kantor
Wahidin)," tambahnya.
Akan Lapor Presiden Jokowi Terkait aksi para buruh yang menduduki kantornya, Wahidin Halim
akan melaporkannya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Selain Presiden, Wahidin juga akan melapor ke Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Dalam Negeri,
hingga Kapolri.
"Saya menyerahkan kepada pihak-pihak berwenang dan saya sudah membuat konsep, perlu
saya laporkan perkembangan ini kepada Presiden, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Dalam
Negeri, departemen, dan lembaga terkait, Kapolri, misalnya," bebernya, dikutip dari
Kompas.com.
Menurut Wahidin, pelaporan perlu dilakukan karena aksi penggerudukan bisa mmebuat kepala
daerah merasa takut saat mengambil keputusan.
"Karena nanti gubenur pada takut, wali kota, bupati, kalau ngambil keputusan." "Bahkan
undang-undang memberikan kewenangan ke pemerintah daerah, tapi kita diikuti peraturan-
peraturan, kita kan terikat pada aturan," tandasnya.
Seperti diketahui, aksi penggerudukan yang terjadi merupakan buntut dari kekecewaan para
buruh karena Gubernur Banten tak merevisi penetapan UMP.
Padahal, menurut Wahidin, pihaknya telah membuat aturan UMK Provinsi Banten sesuai
ketentuan yang berlaku, yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021.
(Tribunnews.com/Pravitri Retno W, TribunBanten/Desi Purnamasari, Kompas.com/Muhammad
Naufal/Rasyid Ridho).
420
