Page 416 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021

Judul Ruang Kerjanya Digeruduk Buruh, Gubernur Banten: Bisa Jadi
Preseden Buruk Bagi Kepala Daerah
Nama Media bantennews.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.bantennews.co.id/ruang-kerjanya-digeruduk-buruh-
gubernur-banten-bisa-jadi-preseden-buruk-bagi-kepala-daerah/
Jurnalis Bantennews
Tanggal 2021-12-24 11:04:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Saya pribadi tidak merasa tersinggung. Seharusnya
Negara memberikan rasa aman. Karena apa yang saya lakukan sesuai dengan peraturan

negative - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Ini seharusnya menjadi perhatian masyarakat juga
negara. Keputusan itu harus diback up

neutral - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Bisa jadi preseden semua Gubernur, Bupati dan
Walikota nanti pada takut untuk mengambil keputusan. Kita juga diikuti oleh peraturan-peraturan
yang menentukan

neutral - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Saya serahkan kepada pihak yang berwenang

negative - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Penetapan UMP dan UMK itu untuk kepentingan
yang lebih luas, tidak hanya untuk buruh-buruh yang di pabrik. Tapi juga untuk yang di
perhotelan, pariwisata dan sebagainya yang kalau sekarang karena terdampak pandemi Covid-
19 belum pulih

negative - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Buruh minta naik, pengusaha tidak mau naik.
Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota memfasilitasi, membangun silaturahmi serta memoderasi
pertemuan itu dan damai-damai saja. Tapi pada akhirnya kita yang diserang, sejauh mana
Pemerintah terlibat dalam hubungan perburuhan

Ringkasan

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) kembali menyesalkan tindakan aksi massa buruh yang
menjebol paksa masuk ke ruang kerjanya di Pendopo KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu
(22/12/2021). Ia menilai, tindakan yang dilakukan para buruh bisa menjadi preseden buruk
ketika Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam mengambil keputusan.

415