Page 412 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 412

Judul               Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS Tegaskan Sikap Partainya,
                                    Konsisten Tolak UU Cipta Kerja
                Nama Media          tribunnews.com
                Newstrend           UU Cipta Kerja
                Halaman/URL         https://www.tribunnews.com/nasional/2021/12/24/ketua-bidang-
                                    ketenagakerjaan-dpp-pks-tegaskan-sikap-partainya-konsisten-tolak-uu-
                                    cipta-kerja
                Jurnalis            chaerul umam
                Tanggal             2021-12-24 11:25:00
                Ukuran              0

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif

              Narasumber
              negative - Martri Agoeng (Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS) Omnibus Law Cipta Kerja
              Inkonstitusional Bersyarat, tetapi UU No 12/2011 Yang Terima Akibat?

              negative - Martri Agoeng (Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS) Moral Kepala Daerah menjadi
              rusak akibat UU Cipta Kerja maka dari itu, tidak ada kata lain selain menolak

              neutral  -  Indra  (Wakil  Ketua  Bidang  Ketenagakerjaan  DPP  PKS)  Misal  tahun  2006,  saat  PKS
              melakukan demonstrasi besar menolak revisi UU No 13 tentang ketenagakerjaan yang justru
              ingin melemahkan posisi buruh



              Ringkasan

              Polemik  terkait  Undang-Undang  Cipta  Kerja  hingga  belum  juga  selesai.  Meski  Mahkamah
              Konstitusi  (MK)  memutuskan  pembentukan  UU  Cipta  Kerja  bertentangan  dengan  Undang-
              Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang
              tidak dimaknai dan tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan tersebut
              dibacakan.



              KETUA BIDANG KETENAGAKERJAAN DPP PKS TEGASKAN SIKAP PARTAINYA,
              KONSISTEN TOLAK UU CIPTA KERJA

              Polemik terkait Undang-Undang Cipta Kerja hingga belum juga selesai.

              Meski  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  memutuskan  pembentukan  UU  Cipta  Kerja  bertentangan
              dengan  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  secara
              bersyarat, sepanjang tidak dimaknai dan tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak
              putusan tersebut dibacakan.



                                                           411
   407   408   409   410   411   412   413   414   415   416   417