Page 413 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 413
Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS Martri Agoeng menegaskan sikap PKS untuk terus
menyuarakan penolakan terhadap UU Cipta Kerja.
Sebab dampak negatifnya bukan hanya kepada para pekerja tetapi juga ke lingkungan hidup,
dan juga berdampak terhadap UU Pemerintah Daerah, dimana kepala daerah menjadi tersandera
oleh UU tersebut.
Hal itu disampaikannya dalam Webinar "Omnibus Law Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat,
tetapi UU No 12/2011 Yang Terima Akibat?" yang digelar Departemen Advokasi Bidang
Ketenagakerjaan DPP PKS.
"Moral Kepala Daerah menjadi rusak akibat UU Cipta Kerja maka dari itu, tidak ada kata lain
selain menolak," kata Martri, dalam keterangan yang diterima, Jumat (24/12/2021).
Sementara itu, Ketua Umum Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia '98 (PPMI '98) Abdul Hakim
Abdullah menyatakan penolakannya atas revisi UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.
Selain itu dia kecewa terhadap sikap pemerintah yang tetap memberlakukan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja beserta seluruh aturan turunannya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS Indra menegaskan tentang
konsistensi PKS dalam membela kaum buruh, bukan hanya terkait UU Cipta Kerja, tetapi jauh
sebulumnya.
"Misal tahun 2006, saat PKS melakukan demonstrasi besar menolak revisi UU No 13 tentang
ketenagakerjaan yang justru ingin melemahkan posisi buruh," tandasnya..
412
