Page 415 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 415
Ia berujar Kemnaker bersama Kemendagri dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker)
Provinsi se-Indonesia siap untuk mengawal pelaksanaan pengupahan di tahun 2022 berdasarkan
peraturan tersebut.
"Pemerintah konsisten untuk menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan
mewajibkan semua kepala daerah untuk melakukan hal yang sama," kata Putri dalam
pernyataannya.
Putri mengatakan, dalam mengawal pelaksanaan pengupahan, dinas ketenagakerjaan wajib
memberikan pemahaman kepada pengusaha dan pekerja/buruh bahwa upah minimum (UMP
dan UMK) adalah safety net yang diberikan kepada tenaga kerja yang bekerja kurang dari 12
bulan. Adapun tenaga kerja yang sudah bekerja lebih dari 12 bulan diberlakukan ketentuan
struktur dan skala upah.
Sedangkan ketika ada perselisihan mengenai pengupahan, Dirjen Putri meminta dinas
ketenagakerjaan untuk mendorong pihak-pihak yang berselisih untuk berdialog secara bipartit
maupun tripartit.
"Pemerintah daerah wajib mengedepankan mekanisme tripartit dalam penyelesaian
permasalahan terkait ketenagakerjaan," katanya. Dirjen Putri menambahkan, selain Upah
Minimum (UM), saat ini pemerintah harus mendorong implementasi struktur dan skala upah di
perusahaan-perusahaan.
"Pemerintah wajib memediasi perusahaan/pemberi kerja untuk segera menyusun dan
menetapkan struktur skala upah, dan melakukan pembinaan teknis melalui fasilitasi, konsultasi,
pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan," ujarnya.
Dalam hal pembinaan teknis telah dilakukan secara optimal dan belum membuahkan hasil sesuai
yang diharapkan, lanjut Dirjen Putri, maka dilakukan pengawasan teknis. Pengawasan teknis
meliputi dampak pelaksanaan kewenangan bidang ketenagakerjaan yang sudah diserahkan
kepada pemerintah daerah, maka pemerintah melakukan pengawasan teknis melalui review,
monitoring, dan evaluasi. Jika pengawasan teknis tersebut belum membuahkan hasil, maka
dilakukan tahapan teknis selanjutnya berupa pemeriksaan reguler dan/atau pemeriksaan khusus
atau/investigatif.
"Dari hasil pemeriksaan yang terakhir ini, jika terbukti terdapat kesalahan maka untuk
selanjutnya digunakan oleh pemerintah menegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan," ujarnya..
414
