Page 417 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021

RUANG KERJANYA DIGERUDUK BURUH, GUBERNUR BANTEN: BISA JADI PRESEDEN
BURUK BAGI KEPALA DAERAH
Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) kembali menyesalkan tindakan aksi massa buruh yang
menjebol paksa masuk ke ruang kerjanya di Pendopo KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu
(22/12/2021). Ia menilai, tindakan yang dilakukan para buruh bisa menjadi preseden buruk
ketika Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam mengambil keputusan.

"Saya pribadi tidak merasa tersinggung. Seharusnya Negara memberikan rasa aman. Karena apa
yang saya lakukan sesuai dengan peraturan," ujar WH. WH mengaku tidak bisa membayangkan
andaikan dirinya saat itu berada di ruang kerjanya. Dirinya juga menyesalkan tindakan buruh
memaksa masuk ruangan kerja tapi tidak ada upaya mempertahankan atau melindungi.

"Ini seharusnya menjadi perhatian masyarakat juga negara. Keputusan itu harus diback up,"
katanya. Gubernur, Bupati dan Walikota, lanjut WH, merupakan pejabat negara yang harus
terlindungi dari perbuatan anarkis. Demonstrasi atau menyampaikan pendapat dimuka umum
ada aturannya dan disampaikan dengan cara-cara yang baik serta menggunakan etika.

"Bisa jadi preseden semua Gubernur, Bupati dan Walikota nanti pada takut untuk mengambil
keputusan. Kita juga diikuti oleh peraturan-peraturan yang menentukan," ucapnya. Untuk itu,
mantan Walikota Tangerang itu menyerahkan pengusutan kasus penjebolan ruang kerjanya
kepada aparat penegak hukum (APH).

"Saya serahkan kepada pihak yang berwenang," katanya. Mengenai tuntutan revisi upah
minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2022, WH juga mengaku,
pihaknya bukan takut pada sanksi administratif. Namun lebih melihat pada bagaimana kegiatan
ekonomi bisa berjalan dan pengangguran tertanggulangi.

"UMP dan UMK diputuskan melalui musyawarah. Melalui proses dewan pengupahan dengan
indikator dan variabel yang jelas termasuk melibatkan BPS yang mengukur pertumbuhan
ekonomi, inflasi, kelayakan hidup dan lain-lain. Melalui kesepakatan Dewan Pengupahan,
selanjutnya direkomendasikan kepada Gubernur," paparnya.

"Penetapan UMP dan UMK itu untuk kepentingan yang lebih luas, tidak hanya untuk buruh-buruh
yang di pabrik. Tapi juga untuk yang di perhotelan, pariwisata dan sebagainya yang kalau
sekarang karena terdampak pandemi Covid-19 belum pulih," sambungnya. WH menambahkan,
di Indonesia ini konflik perburuhan terjadi setiap tahun.

"Buruh minta naik, pengusaha tidak mau naik. Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota
memfasilitasi, membangun silaturahmi serta memoderasi pertemuan itu dan damai-damai saja.
Tapi pada akhirnya kita yang diserang, sejauh mana Pemerintah terlibat dalam hubungan
perburuhan," pungkasnya.(Mir/Red).

416