Page 467 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 467
mengimbau tenaga kerja yang sudah bekerja lebih dari 12 bulan diberlakukan ketentuan struktur
dan skala upah.
Sementara melalui Dinas Ketenagakerjaan wajib memberikan pemahaman kepada pengusaha
dan pekerja/buruh bahwa upah minimum (UMP dan UMK) adalah safety net yang diberikan
kepada tenaga kerja yang bekerja kurang dari 12 bulan. Dirjen Putri menyebut, selain Upah
Minimum (UM), saat ini pemerintah harus mendorong implementasi struktur dan skala upah di
perusahaan-perusahaan.
"Pemerintah wajib memediasi perusahaan/pemberi kerja untuk segera menyusun dan
menetapkan struktur skala upah, dan melakukan pembinaan teknis melalui fasilitasi, konsultasi,
pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan," katanya dalam keterangan resmi, Jumat
(24/12/2021).
Jika ada perselisihan mengenai pengupahan, Dirjen Putri meminta dinas ketenagakerjaan untuk
mendorong pihak-pihak yang berselisih untuk berdialog secara bipartit maupun tripartit.
"Pemerintah daerah wajib mengedepankan mekanisme tripartit dalam penyelesaian
permasalahan terkait ketenagakerjaan," katanya.
Di sisi lain, jika pembinaan teknis telah dilakukan secara optimal dan belum membuahkan hasil
sesuai yang diharapkan, maka perlu dilakukan pengawasan teknis. Pengawasan teknis meliputi
dampak pelaksanaan kewenangan bidang ketenagakerjaan yang sudah diserahkan kepada
pemerintah daerah. Maka pemerintah melakukan pengawasan teknis melalui reviu, monitoring,
dan evaluasi. Jika pengawasan teknis tersebut belum membuahkan hasil, maka dilakukan
tahapan teknis selanjutnya berupa pemeriksaan reguler dan/atau pemeriksaan khusus
atau/investigatif.
"Dari hasil pemeriksaan yang terakhir ini, jika terbukti terdapat kesalahan maka untuk
selanjutnya digunakan oleh pemerintah menegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan," ujarnya.
Putri menyebut Kementerian Ketenagakerjaan siap mengawal pelaksanaan pengupahan pada
2022. Langkah ini dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Dinas
Ketenagakerjaan Provinsi se-Indonesia untuk menjalankan Peraturan Pemerintah RI Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Pemerintah konsisten untuk menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan
mewajibkan semua kepala daerah untuk melakukan hal yang sama," kata dia..
466
