Page 465 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021

mengawal pelaksanaan pengupahan di tahun 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Pemerintah konsisten untuk menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan
mewajibkan semua kepala daerah untuk melakukan hal yang sama," kata Dirjen Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker Indah Anggoro Putri lewat siaran persnya,
Jumat (24/12/2021).

Konsistensi tersebut disepakati dalam pertemuan rapat koordinasi antar kedua kementerian serta
Disnaker seluruh daerah. Putri menuturkan, dalam mengawal pelaksanaan pengupahan, Dinas
Ketenagakerjaan wajib memberikan pemahaman kepada pengusaha maupun pekerja/buruh
bahwa upah minimum (UMP dan UMK) adalah jaring pengaman yang diberikan kepada tenaga
kerja bekerja kurang dari 12 bulan.

Adapun tenaga kerja yang sudah bekerja lebih dari 12 bulan diberlakukan ketentuan struktur
dan skala upah.
Sedangkan ketika ada perselisihan mengenai pengupahan, dirinya meminta Disnaker untuk
mendorong pihak-pihak yang berselisih untuk berdialog secara bipartit maupun tripartit.

"Pemerintah daerah wajib mengedepankan mekanisme tripartit dalam penyelesaian
permasalahan terkait ketenagakerjaan," katanya.

Selain upah minimum, saat ini pemerintah harus mendorong implementasi struktur dan skala
upah di perusahaan-perusahaan.

"Pemerintah wajib memediasi perusahaan/pemberi kerja untuk segera menyusun dan
menetapkan struktur skala upah, dan melakukan pembinaan teknis melalui fasilitasi, konsultasi,
pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan," sambung Putri.
Dalam hal pembinaan teknis telah dilakukan secara optimal dan belum membuahkan hasil sesuai
yang diharapkan maka dilakukan pengawasan teknis. Pengawasan teknis meliputi dampak
pelaksanaan kewenangan bidang ketenagakerjaan yang sudah diserahkan kepada pemerintah
daerah.

Pemerintah pusat dalam hal ini sekadar melakukan pengawasan teknis melalui tinjauan atau
review, pemantauan, dan evaluasi. Jika masih saja pengawasan teknis belum mencapai
kesepakatan, kata Putri, selanjutnya dilakukan tahapan teknis berupa pemeriksaan reguler,
pemeriksaan khusus atau investigatif.

"Dari hasil pemeriksaan yang terakhir ini, jika terbukti terdapat kesalahan maka untuk
selanjutnya digunakan oleh pemerintah menegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Kemenaker telah memutuskan untuk menaikkan upah minimum 2022
sebesar 1,09 persen.

Sementara, upah minimum provinsi di DKI Jakarta, Gubernur DKI Anies Baswedan telah merevisi
dari sebelumnya hanya naik 0,85 persen menjadi 5,1 persen.

Kenaikan UMP DKI inilah menjadi pro dan kontra antara golongan pengusaha dan para buruh
hingga kini..

464