Page 464 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 464

Judul               Redam Gaduh UMP DKI, Kemenaker: Semua Kepala Daerah Wajib
                                    Terapkan Upah Sesuai PP Pengupahan
                Nama Media          kompas.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://money.kompas.com/read/2021/12/24/100000026/redam-
                                    gaduh-ump-dki-kemenaker--semua-kepala-daerah-wajib-terapkan-
                                    upah-sesuai
                Jurnalis            Ade Miranti Karunia
                Tanggal             2021-12-24 10:00:00
                Ukuran              0

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif

              Narasumber
              positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah konsisten untuk
              menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan mewajibkan semua kepala
              daerah untuk melakukan hal yang sama

              positive  -  Indah  Anggoro  Putri  (Dirjen PHI dan Jamsos  Kemnaker)  Pemerintah  daerah  wajib
              mengedepankan mekanisme tripartit dalam penyelesaian permasalahan terkait ketenagakerjaan

              neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah wajib memediasi
              perusahaan/pemberi kerja untuk segera menyusun dan menetapkan struktur skala upah, dan
              melakukan pembinaan teknis melalui fasilitasi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan
              pengembangan

              negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dari hasil pemeriksaan yang
              terakhir ini, jika terbukti terdapat kesalahan maka untuk selanjutnya digunakan oleh pemerintah
              menegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



              Ringkasan

              Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
              dan  Kepala  Dinas  Ketenagakerjaan  (Kadisnaker)  Provinsi  se-Indonesia  siap  untuk  mengawal
              pelaksanaan  pengupahan  di  tahun  2022  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  36
              Tahun 2021 tentang Pengupahan.



              REDAM GADUH UMP DKI, KEMENAKER: SEMUA KEPALA DAERAH WAJIB TERAPKAN
              UPAH SESUAI PP PENGUPAHAN
              JAKARTA,  -  Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemenaker)  bersama  Kementerian  Dalam  Negeri
              (Kemendagri) dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi se-Indonesia siap untuk


                                                           463
   459   460   461   462   463   464   465   466   467   468   469