Page 462 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 462
Judul Bertemu Serikat Pekerja, Ridwan Kamil Beri Solusi terkait Upah
Nama Media pwpmnews.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://pwpmnews.com/2021/12/24/bertemu-serikat-pekerja-ridwan-
kamil-beri-solusi-terkait-upah/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-24 10:07:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Tadi saya terima perwakilan buruhnya, saya
sampaikan bahwa kepala daerah, bupati, gubernur di luar DKI tidak punya kewenangan untuk
mengubah UMK. Karena rumusnya di tentukan dari pusat termasuk kalau ada upaya-upaya yang
berbeda itu ada penegasan dari Mendagri tidak boleh di lakukan karena tidak ada
kewenangannya
neutral - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Tapi kepada buruh saya sampaikan UMK/UMP
adalah untuk pekerja yang belum satu tahun, kalau yang sudah lewat satu tahun itu masih
kosong regulasinya
negative - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Sehingga saya mengajak diskusi agar buruh
fokusnya pada cara menghitung upah setelah satu tahun sehingga mayoritasnya akan
mendapatkan keadilan yang lebih baik di bandingkan jika sekarang meminta kita melakukan
yang tidak sesuai kewenangan. Karena tugas Gubernur itu hanya menetapkan tidak mengoreksi
Ringkasan
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bertemu serikat pekerja di Gedung Sate, Kota Bandung,
Rabu (23/12/2021). Hal ini di lakukan untuk mendengar keluhan sekaligus memberikan solusi
kepada para buruh terkait dengan kenaikan upah minimum kota/kabupaten (UMK). Menurut
Ridwan Kamil, dia tidak memiliki kewenangan untuk mengubah UMK karena hanya Pemerintah
Pusat yang bisa menentukan mekanisme perhitungan UMK.
BERTEMU SERIKAT PEKERJA, RIDWAN KAMIL BERI SOLUSI TERKAIT UPAH
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bertemu serikat pekerja di Gedung Sate, Kota Bandung,
Rabu (23/12/2021). Hal ini di lakukan untuk mendengar keluhan sekaligus memberikan solusi
kepada para buruh terkait dengan kenaikan upah minimum kota/kabupaten (UMK). Menurut
Ridwan Kamil, dia tidak memiliki kewenangan untuk mengubah UMK karena hanya Pemerintah
Pusat yang bisa menentukan mekanisme perhitungan UMK.
461
