Page 114 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021

Judul Menaker Tegaskan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Soal Upah Masih
Berlaku
Nama Media viva.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1428637-menaker-tegaskan-
aturan-turunan-uu-cipta-kerja-soal-upah-masih-berlaku
Jurnalis Raden Jihad Akbar
Tanggal 2021-12-02 22:04:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta
Kerja oleh MK, sebagaimana yang telah disampaikan Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu,
seluruh materi dan substansi serta aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun
yang dibatalkan oleh MK

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya kembali meminta kepada semua pihak
khususnya para Kepala Daerah untuk mengikuti ketentuan pengupahan sebagaimana diatur
dalam PP 36/2021. Saya juga mengingatkan bahwa dalam PP tersebut tidak hanya mengatur
tentang UM ( upah minimum ) saja, tetapi juga terkandung aturan struktur dan skala upah yang
harus diimplementasikan oleh pengusaha

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Formula UMP dan UMK pada PP 36/2021
ditujukan agar kesenjangan upah minimum antar wilayah, baik antar Provinsi maupun antar
Kabupaten/Kota tidak semakin melebar

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya telah menginstruksikan agar mediator
dan pengawas ketenagakerjaan untuk siap siaga membantu dan mengawasi pelaksanaan UM
2022 serta penerapan SUSU

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jika ditemukan pelanggaran, saya meminta
para Kepala Daerah untuk ikut tegas dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan pengawas
ketenagakerjaan di daerah. Mari kita bersama-sama ciptakan ekosistem upah yang berkeadilan

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan, aturan terkait pemgupahan yang telah
ditetapkan dalam UU Cipta Kerja masih berlaku usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
terkait UU nomor 11 Tahun 2020 ini. Atas dasar itu Menurut Ida, berbagai peraturan pelaksana

113