Page 109 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021
P. 109
"Jadi prinsipnya, Pemprov Jabar harus proaktif menelisik dan mencermati mengapa dua
fenomena itu terjadi," tutur Asep, Kamis (2/12).
Menurutnya, perbedaan fenomena tersebut bersifat antagonis dan akan memancing kekisruhan.
Sebab, 18 daerah mengalami kenaikan, sementara 9 sisanya dinaikkan upahnya.
"Apakah mekanisme tripartitnya sudah selesai atau belum?" paparnya.
Karenanya, Asep meminta Pemprov Jabar betul-betul mendalami persoalan tersebut secara
prosedural. Termasuk mengkaji secara substantif tren kenaikan, perkembangan, dan pemulihan
ekonomi.
Sehingga, penetapan UMK maupun UMP tidak hanya berdasarkan kondisi eksisting saat ini.
Namun, juga mempertimbangkan tren ke depan untuk menjawab persoalan yang dialami para
buruh.
Sebelumnya, Sekda Jabar, Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, penetapan UMK berdasarkan
UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, UU 11/200
tentang Ciptaker, PP 36/2021 tentang Pengupahan, dan serta beberapa surat Menaker.
Selain itu, penetapan UMK juga merujuk pada rekomendasi besaran penyesuaian nilai UMK upah
dari 27 kepala daerah se-Jabar serta berita acara Dewan Pengupahan.
"Tentu saja hal ini menjadikan sebuah dasar, sehingga Keputusan Gubernur dikeluarkan," ucap
Setiawan dalam keterangan resmi yang diterima pada Rabu (1/12) dini hari.
Adapun 18 daerah yang mengalami kenaikan UMK yakni, Kota Bekasi, Depok, Bogor, Bandung,
Cimahi, Cianjur, Sukabumi, Tasikmalaya, Cirebon, Banjar, Kabupaten Indramayu, Tasik, Cirebon,
Majalengka, Garut, Kuningan, Ciamis, dan Pangandaran.
Sedangkan, 9 daerah yang tidak mengalami kenaikan UMK yakni, Kabupaten Karawang, Bekasi,
Bogor, Purwakarta, Bandung Barat, Sumedang, Bandung, Sukabumi, dan Subang.
108
