Page 112 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021

Judul Revisi UU Cipta Kerja, Menaker: Aturan UMP Masih Berlaku
Nama Media kurio.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://kurio.id/app/articles/61a8df7c1dc48c0c8b32aacb
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-02 22:12:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000

News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan dinyatakan masih berlakunya UU
Cipta Kerja oleh MK, sebagaimana yang telah disampaikan Bapak Presiden beberapa waktu yang
lalu, seluruh materi dan substansi serta aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal
pun yang dibatalkan oleh MK. Atas dasar itu, berbagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang
telah ada saat ini, termasuk pengaturan tentang pengupahan masih tetap berlaku

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Oleh karenanya, saya kembali meminta
kepada semua pihak khususnya para Kepala Daerah untuk mengikuti ketentuan pengupahan
sebagaimana diatur dalam PP 36/2021. Saya juga mengingatkan dalam PP tersebut tidak hanya
mengatur tentang UM saja, tetapi juga terkandung aturan struktur dan skala upah yang harus
diimplementasikan oleh pengusaha

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Formula UMP dan UMK pada PP 36/2021
ditujukan agar kesenjangan upah minimum antarwilayah, baik antarprovinsi, maupun antar-
Kabupaten/Kota tidak semakin melebar. Kita optimistis dengan mengatasi jurang kesenjangan
ini, daya saing akan terungkit, iklim investasi dan dunia usaha kian bergairah yang berdampak
pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Ujungnya, tentu kembali pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan aturan mengenai upah minimum provinsi (
UMP ) masih berlaku, lantaran tidak ada pasal dalam Undang-undang Cipta Kerja yang dibatalkan
dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

111