Page 115 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021

UU Cipta Kerja yang telah ada saat ini, termasuk pengaturan tentang pengupahan masih tetap
berlaku dan menjadi acuan.

MENAKER TEGASKAN ATURAN TURUNAN UU CIPTA KERJA SOAL UPAH MASIH
BERLAKU

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan, aturan terkait pemgupahan yang telah
ditetapkan dalam UU Cipta Kerja masih berlaku usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
terkait UU nomor 11 Tahun 2020 ini.

Atas dasar itu Menurut Ida, berbagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang telah ada saat
ini, termasuk pengaturan tentang pengupahan masih tetap berlaku dan menjadi acuan.

"Dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, sebagaimana yang telah
disampaikan Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu, seluruh materi dan substansi serta
aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan oleh MK,"ujar Ida
dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 2 Desember 2021.

Ida mengatakan peraturan pelaksanaan klaster ketenagakerjaan yang menjadi mandat UU Cipta
Kerja telah selesai dan diterbitkan sebelum putusan MK diumumkan. Alhasil, proses pengambilan
kebijakan ketenagakerjaan saat ini harus tunduk pada aturan tersebut, tidak terkecuali mengenai
pengupahan.
"Saya kembali meminta kepada semua pihak khususnya para Kepala Daerah untuk mengikuti
ketentuan pengupahan sebagaimana diatur dalam PP 36/2021. Saya juga mengingatkan bahwa
dalam PP tersebut tidak hanya mengatur tentang UM ( upah minimum ) saja, tetapi juga
terkandung aturan struktur dan skala upah yang harus diimplementasikan oleh pengusaha,"
tegas Ida.

Dia melanjutkan, terkait dengan UM sendiri merupakan instrumen jaring pengaman bagi
pekerja/buruh yang tidak boleh dibayarkan upah/gajinya di bawah nilai UM yang berlaku pada
satu wilayah. UM juga hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja maksimal 12 bulan.

Dalam pelaksanannya, UM tingkat provinsi atau UMP ditetapkan oleh Gubernur setiap tahunnya.
Gubernur juga dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota ( UMK ) dengan catatan rata-
rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dalam 3 tahun terakhir.
Kemudian, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi, atau nilai pertumbuhan
ekonomi. Dikurangi inflasi kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 tahun terakhir selalu
positif dan lebih tinggi dari provinsi.

Selanjutnya, dalam penetapan UMK, Gubernur dapat meminta pertimbangan Dewan
Pengupahan Provinsi. UMK tersebut ditetapkan setelah UMP ditetapkan dan harus lebih tinggi
dari UMP. Jika syarat tidak terpenuhi, maka Gubernur tidak dapat menetapkan UMK.

"Formula UMP dan UMK pada PP 36/2021 ditujukan agar kesenjangan upah minimum antar
wilayah, baik antar Provinsi maupun antar Kabupaten/Kota tidak semakin melebar," katanya.

Terakhir, Ida menegaskan bahwa mediator hubungan industrial dan pengawas ketenagakerjaan
berkomitmen dalam mengawal pelaksanaan UM 2022 maupun penerapan struktur skala upah
(SUSU) di perusahaan. Mediator akan membantu serta memfasilitasi penyusunan SUSU,
sedangkan Pengawas harus siap melakukan monitoring dan penegakan hukum khususnya di
bidang pengupahan.

114