Page 365 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021

Judul Kang Emil Resmi Tetapkan Besaran UMK Jawa Barat
Nama Media cnbcindonesia.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.cnbcindonesia.com/news/20211202133725-4-
296116/kang-emil-resmi-tetapkan-besaran-umk-jawa-barat
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-02 13:56:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Setiawan Wangsaatmadja (Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat) Tentu saja hal ini
menjadikan sebuah dasar, sehingga Keputusan Gubernur dikeluarkan

neutral - Setiawan Wangsaatmadja (Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat) Terkait dengan
putusan MK, pemerintah harus memperbaiki peraturan ini di dalam 2 tahun. Namun demikian
selama 2 tahun ini seluruh peraturan yang terkait dengan UU Cipta Kerja dan seluruh turunannya
masih tetap berlaku termasuk PP 36 yang mendasari terkait dengan perhitungan UMK ini
negative - Setiawan Wangsaatmadja (Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat) Oleh karena itu,
surat rekomendasi yang disampaikan oleh bupati/wali kota yang saat ini sudah seluruhnya sesuai
dengan PP 36, kemudian gubernur menetapkan hal tersebut

negative - Setiawan Wangsaatmadja (Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat) Karena kita tahu
kondisi ekonomi dan dinamika antara daerah satu dengan daerah lainnya sangat bervariasi. Oleh
karena itu kami sangat berharap, bahwa pelibatan pemerintah daerah di masa yang akan datang
bisa terlibat lebih jauh

Ringkasan
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah menetapkan besaran nilai Upah Minimum Kabupaten
(UMK) di Provinsi Kabupaten/Kota di Daerah Jawa Barat, melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat
Nomor 561 tahun 2021. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan
Wangsaatmadja, penetapan ini tidak terlepas dari beberapa dasar peraturan, yakni UU 13 tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU 11 tahun
2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah RI No.36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
Selain itu juga beberapa surat Menteri Ketenagakerjaan RI, rekomendasi besaran penyesuaian
nilai upah minimum kabupaten/kota dari 27 bupati dan wali kota seluruh Jawa Barat, juga berita
acara Dewan Pengupahan.

364