Page 366 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021
P. 366
KANG EMIL RESMI TETAPKAN BESARAN UMK JAWA BARAT
Jakarta, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah menetapkan besaran nilai Upah Minimum
Kabupaten (UMK) di Provinsi Kabupaten/Kota di Daerah Jawa Barat, melalui Keputusan Gubernur
Jawa Barat Nomor 561 tahun 2021.
Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmadja, penetapan ini tidak
terlepas dari beberapa dasar peraturan, yakni UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU
No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan
Peraturan Pemerintah RI No.36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Selain itu juga beberapa surat
Menteri Ketenagakerjaan RI, rekomendasi besaran penyesuaian nilai upah minimum
kabupaten/kota dari 27 bupati dan wali kota seluruh Jawa Barat, juga berita acara Dewan
Pengupahan.
"Tentu saja hal ini menjadikan sebuah dasar, sehingga Keputusan Gubernur dikeluarkan," ucap
Setiawan dalam keterangan tertulis, Kamis (2/12/2021).
Setiawan menambahkan, Kang Emil juga turut bersimpati dan berempati terhadap hal ini,
lantaran rumus-rumus di dalam perhitungan dikeluarkannya UMK ini didasarkan kepada
Peraturan Pemerintah dan tidak diberikan ruang terhadap diskresi daerah untuk menetapkan
lebih dari itu.
"Terkait dengan putusan MK, pemerintah harus memperbaiki peraturan ini di dalam 2 tahun.
Namun demikian selama 2 tahun ini seluruh peraturan yang terkait dengan UU Cipta Kerja dan
seluruh turunannya masih tetap berlaku termasuk PP 36 yang mendasari terkait dengan
perhitungan UMK ini," tambahnya.
Selain itu, tugas gubernur hanya menetapkan terkait dengan UMK ini dan gubernur tidak dapat
merevisi bahkan mengoreksi terkait dengan rekomendasi yang telah disampaikan oleh seluruh
bupati/wali kota.
"Oleh karena itu, surat rekomendasi yang disampaikan oleh bupati/wali kota yang saat ini sudah
seluruhnya sesuai dengan PP 36, kemudian gubernur menetapkan hal tersebut," tutur Setiawan.
Ia berharap, ke depannya pihaknya dapat merekomendasikan kepada pemerintah pusat agar
dapat melibatkan pemerintah daerah lebih jauh khususnya di dalam penghitungan UMK ini.
"Karena kita tahu kondisi ekonomi dan dinamika antara daerah satu dengan daerah lainnya
sangat bervariasi. Oleh karena itu kami sangat berharap, bahwa pelibatan pemerintah daerah di
masa yang akan datang bisa terlibat lebih jauh," pungkasnya.(rah/rah).
365
